Dorus Wakum mengatakan bahwa saudara-saudaranya warga Papua sudah merasa tidak aman hidup di tanahnya sendiri, bahkan untuk pergi ke kebun saja sudah takut.
Wakil masyarakat Papua yang saat ini sedang berada di Jakarta itu menambahkan bahwa memancing, yang merupakan penghidupan orang Biak, jika dilakukan malam hari dapat berujung kematian.
“Hentikan kekerasan di tanah Papua, kami perlu hidup nyaman. Dulu kami ke kebun tidak takut, sekarang takut. Memancing di laut lalu kemudian dibunuh Brimob. Ini persoalan yang mendasar, orang merasa tidak nyaman,” ujar Doris pada Jumat (29/6) di sebuah restoran di Jakarta Pusat.
“Saya di Jakarta sini duduk, lihat polisi lewat, tentara lewat nanti saya ditembak juga. Saya mau sembunyi di mana, pak, kulit saya hitam,” tambahnya.
Doris berbicara pada acara peluncuran hasil penelitian dua lembaga swadaya masyarakat, International Center for Transitional Justice bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSAM), mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, sebelum dan sesudah reformasi.
Direktur International Center for Transitional Justice di Indonesia, Galuh Wandita, mengatakan hasil penelitian menyebutkan sebelum reformasi bergulir terdapat sekitar 749 dugaan pelanggaran HAM terhadap lebih dari 300 korban.
Kekerasan yang teridentifikasi, kata Galuh, terdiri dari pembunuhan warga sipil, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.
Ia menambahkan bahwa banyak korban tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menceritakan kisah mereka, sehingga mengalami trauma panjang dan dibayangi oleh ingatan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan, yang menimbulkan rasa tidak percaya yang tinggi terhadap pemerintah.
“Selama penelitian ini berjalan, setidaknya ada 30 kasus kekerasan baru yang memakan korban dari masyarakat sipil maupun pasukan keamanan dan kelompok bersenjata,” tutur Galuh.
International Center for Transitional Justice merupakan LSM yang berpusat di New York. Penelitian bersama ELSAM tersebut dilakukan di Sorong, Monokwari, Biak dan Paniai dari Januari sampai September 2011. Keempat daerah tersebut dipilih karena tingginya tingkat konflik dan pelanggaran HAM masa lalu.
Para peneliti melakukan wawancara dengan korban, saksi dan sumber data lain untuk menggali fakta dan konteks mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Mereka kemudian mengolah 108 kesaksian dari periode 1960an, sebelum diadakan referendum Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) hingga pasca reformasi 1998.
Galuh menyayangkan batalnya Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) menangani masalah konflik dan hak asasi manusia. Saat ini UP4B hanya menanganani isu-isu pembangunan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Upaya untuk meningkatkan standar hidup orang Papua merupakan hal yang patut disambut baik, namun persoalan ekonomi kata Galuh hanyalah satu dari sekian banyak sumber ketidakpuasan dan ketidakamanan di Papua.
“Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) juga punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada pengadilan HAM yang seharusnya dibentuk di Papua, ini semua belum dijalankan. Ini ada persoalan yang sangat besar dan mendasar di Papua yang harus menjadi bagian dari kita mencari solusi damai untuk Papua,” tambahnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR Lili Wahid menyatakan pihaknya akan berusaha memberikan fakta lapangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar beliau benar-benar mendapatkan informasi yang sesungguh tentang kondisi Papua.
“[Kami akan] memberikan fakta lapangan ini kepada Presiden tidak secara formal. Kalau formal bentuknya seperti yang diterima presiden hari ini dari pembantu-pembantunya. Dan ini yang menjadi jarak antara pemerintah dengan teman-teman di Papua,” kata Lili.
Wakil masyarakat Papua yang saat ini sedang berada di Jakarta itu menambahkan bahwa memancing, yang merupakan penghidupan orang Biak, jika dilakukan malam hari dapat berujung kematian.
“Hentikan kekerasan di tanah Papua, kami perlu hidup nyaman. Dulu kami ke kebun tidak takut, sekarang takut. Memancing di laut lalu kemudian dibunuh Brimob. Ini persoalan yang mendasar, orang merasa tidak nyaman,” ujar Doris pada Jumat (29/6) di sebuah restoran di Jakarta Pusat.
“Saya di Jakarta sini duduk, lihat polisi lewat, tentara lewat nanti saya ditembak juga. Saya mau sembunyi di mana, pak, kulit saya hitam,” tambahnya.
Doris berbicara pada acara peluncuran hasil penelitian dua lembaga swadaya masyarakat, International Center for Transitional Justice bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSAM), mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, sebelum dan sesudah reformasi.
Direktur International Center for Transitional Justice di Indonesia, Galuh Wandita, mengatakan hasil penelitian menyebutkan sebelum reformasi bergulir terdapat sekitar 749 dugaan pelanggaran HAM terhadap lebih dari 300 korban.
Kekerasan yang teridentifikasi, kata Galuh, terdiri dari pembunuhan warga sipil, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.
Ia menambahkan bahwa banyak korban tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menceritakan kisah mereka, sehingga mengalami trauma panjang dan dibayangi oleh ingatan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan, yang menimbulkan rasa tidak percaya yang tinggi terhadap pemerintah.
“Selama penelitian ini berjalan, setidaknya ada 30 kasus kekerasan baru yang memakan korban dari masyarakat sipil maupun pasukan keamanan dan kelompok bersenjata,” tutur Galuh.
International Center for Transitional Justice merupakan LSM yang berpusat di New York. Penelitian bersama ELSAM tersebut dilakukan di Sorong, Monokwari, Biak dan Paniai dari Januari sampai September 2011. Keempat daerah tersebut dipilih karena tingginya tingkat konflik dan pelanggaran HAM masa lalu.
Para peneliti melakukan wawancara dengan korban, saksi dan sumber data lain untuk menggali fakta dan konteks mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Mereka kemudian mengolah 108 kesaksian dari periode 1960an, sebelum diadakan referendum Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) hingga pasca reformasi 1998.
Galuh menyayangkan batalnya Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) menangani masalah konflik dan hak asasi manusia. Saat ini UP4B hanya menanganani isu-isu pembangunan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Upaya untuk meningkatkan standar hidup orang Papua merupakan hal yang patut disambut baik, namun persoalan ekonomi kata Galuh hanyalah satu dari sekian banyak sumber ketidakpuasan dan ketidakamanan di Papua.
“Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) juga punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada pengadilan HAM yang seharusnya dibentuk di Papua, ini semua belum dijalankan. Ini ada persoalan yang sangat besar dan mendasar di Papua yang harus menjadi bagian dari kita mencari solusi damai untuk Papua,” tambahnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR Lili Wahid menyatakan pihaknya akan berusaha memberikan fakta lapangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar beliau benar-benar mendapatkan informasi yang sesungguh tentang kondisi Papua.
“[Kami akan] memberikan fakta lapangan ini kepada Presiden tidak secara formal. Kalau formal bentuknya seperti yang diterima presiden hari ini dari pembantu-pembantunya. Dan ini yang menjadi jarak antara pemerintah dengan teman-teman di Papua,” kata Lili.
