Tautan-tautan Akses

Rizal Ramli Siap Hadapi Somasi Presiden SBY


Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, di Jakarta Selasa (28/1) menegaskan siap menghadapi somasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (foto: VOA/Andylala).

Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, di Jakarta Selasa (28/1) menegaskan siap menghadapi somasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (foto: VOA/Andylala).

Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, hari Selasa (28/1) menegaskan siap menghadapi somasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, menegaskan siap menghadapi somasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada VoA Selasa (28/1) Rizal Ramli mengaku tidak mengerti substansi materi dari surat somasi yang dilayangkan kepada dirinya. Hal ini menurutnya, Presiden mulai menunjukan gejala otoritarian.

"Buat saya aneh luar biasa, kok seorang Presiden perlu-perlunya menyewa pengacara untuk mewakilinya. Karena dalam surat yang kami terima dari saudara Palmer, saudara Palmer ini mengaku sebagai pengacara Presiden, pengacara pribadi DR Susilo Bambang Yudhoyono dan pengacara keluarga. Kalo Presiden ngapain pake pengacara? Kan dia bisa tunjuk Jaksa Agung. Kalo pengacara keluarga, saya tidak pernah ada masalah dengan keluarga SBY. Dan kalau pribadi, apa? Gak jelas ini semua. Ini adalah mulai menampakkan warna otoriter, dengan menakut-nakuti tokoh-tokoh yang kritis dengan somasi," ujar Rizal.

Rizal Ramli membantah pernah menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima gratifikasi terkait penunjukan Budiono sebagai calon wakil presiden.

"Lho, saya tidak pernah menyebut SBY menerima gratifikasi. Tapi bahwa, pengangkatan Wakil Presiden Budiono merupakan gratifikasi terhadap keberhasilannya mem-bail out bank Century. Karena sebelumnya Pak Budiono tidak masuk dalam 9 calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY saat pemilihan presiden 2009 lalu," tambah Rizal.

Rizal Ramli menduga ada ketakutan dari Presiden terhadap para tokoh-tokoh kritis sehingga melakukan pembungkaman seperti halnya upaya somasi yang dilakukan Presiden.

Sementara, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menjelaskan, mantan Presiden Abdurrahman Wahid saat menghadapi kasus Buloggate pernah menyewa jasa seorang pengacara sebagai kuasa hukum, tapi tetap berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

"Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak paham demokrasi. Dulu Gus Dur memang pernah merekrut Luhut Pangaribuan ketika Presiden Gus Dur dituduh secara hukum terlibat korupsi Buloggate. Tapi Luhut saat itu tetap berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan itu bukan untuk bermaksud melawan para pengkritiknya," kata Adhie.

Peneliti Politik pada "The Habibie Center", Bawono Kumoro menganggap wajar langkah SBY dalam merekrut seorang pengacara untuk mengahadapi serangan-serangan dari lawan politiknya. Tapi di luar hal itu menurutnya, ada sebuah ketakutan dari SBY jelang akhir kekuasaannya.

Ia mengatakan, "Presiden sering mengatakan saya tidak punya media apalagi media massa. Nah karena tidak punya media artinya tidak ada sarana untuk mengcounter berbagai opini dari lawan politiknya. Tapi kalau dilihat dari perspektif publik di luar pribadi dan dia sebagai Presiden, ini biasa disebut sebagai gejala post power syndrome. Setelah 10 tahun ada di puncak kekuasaan kemudian akan turun, dia merasa tidak aman secara politik."

Menanggapi itu semua, Ketua DPP Partai Demokrat bidang hukum Didi Irawadi kepada VoA membantah adanya tudingan bahwa SBY berupaya membungkam tokoh-tokoh kritis dengan melayangkan somasi.

"Kalau dikatakan membungkam kebebasan.. kebebasan di negeri ini dijamin oleh konstitusi. Kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang memfitnah, menyebarkan berita sesat, dan menyerang pribadi seseorang itu tidak dibenarkan. Alasan pa Rizal dengan bilang (SBY) membungkam dan melanggar HAM.. HAM yang mana? Gak ada pelanggaran HAM! pak Rizal Ramli sebaiknya segera buktikan tuduhan dia soal Pak Budiono," kata Didi.

Sementara itu, menanggapi digunakannya jasa pengacara dalam menangani masalah ini, Didi Irawadi mengatakan SBY berusaha memisahkan masalah pribadi dengan masalah negara. SBY dalam masalah ini lanjutnya, justru tidak menggunakan haknya sebagai seorang Presiden dengan tidak memerintahkan Jaksa Agung menangani masalah ini.

Selain melayangkan somasi kepada Rizal Ramli, pengacara Presiden SBY juga mensomasi politisi PKS Fakhry Hamzah terkait permintaan agar putera bungsu SBY, yang sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, agar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di samping itu, somasi juga dilayangkan kepada aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono terkait tulisannya di Kompasiana yang berjudul “Anas: Kejarlah Daku kau Terungkap.” Tulisan Sri Mulyono bercerita kronologi penyingkiran Anas dari Partai Demokrat menurut versinya.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG