Tautan-tautan Akses

Ribuan Demonstran Thailand Kepung Kantor Pusat Pemerintah

  • Ron Corben

Demonstran membangun tembok semen, Senin (17/2), untuk memblokade gerbang Gedung Pemerintah, tempat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra berkantor di Bangkok (17/2). (Reuters/Athit Perawongmetha)

Demonstran membangun tembok semen, Senin (17/2), untuk memblokade gerbang Gedung Pemerintah, tempat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra berkantor di Bangkok (17/2). (Reuters/Athit Perawongmetha)

Ribuan demonstran anti-pemerintah hari Senin kembali berkumpul di luar gedung kantor PM Yingluck Shinawatra, hanya beberapa hari setelah polisi mengusir mereka dari lokasi tersebut

Hampir 10.000 demonstran anti-pemerintah kembali memenuhi jalan-jalan utama di luar kantor PM Thailand Yingluck Shinawatra untuk menunjukkan tantangan mereka terhadap pemerintah.

Hari Jumat, polisi Thailand dengan perisai dan pentungan mengepung lokasi yang diduduki demonstran anti-pemerintah selama beberapa minggu itu.

PM Yingluck diperkirakan akan kembali ke kantornya hari Rabu. Tapi hari Senin, pemimpin demonstrasi Suthep Thaugsuban menantang pemerintah untuk merebut kembali jalanan itu.

Menteri Tenaga Kerja Thailand Chalerm Yubamrung, kepala pusat operasi keamanan pemerintah yang mengawasi pelaksanaan dekrit darurat, telah bertekad untuk membersihkan lokasi-lokasi demonstrasi itu dalam beberapa hari.

Seorang demonstran, Sukpan, mengatakan orang-orang masih menuntut pengunduran diri PM Yingluck.

"Banyak orang ingin Yingluck mengundurkan diri," ujarnya. "Ini tidak adil bagi rakyat. Chalerm Yubamrung, kata-katanya tidak dapat dipercaya, tidak tulus, dan ia berbohong. Saya tidak tahu ini akan berlangsung berapa lama, tapi pada akhirnya, rakyatlah yang akan menang."

Pemerintah menetapkan pemilu tanggal 2 Februari dalam upaya meredakan ketegangan politik. Tapi hasilnya tidak meyakinkan karena pemboikotan pemilu oleh pihak oposisi Partai Demokrat dan demonstran anti-pemerintah, yang mencegah pendaftaran calon legislatif di 28 daerah pemilihan, terutama di Thailand bagian selatan.

Komisi Pemilihan Umum dan menteri-menteri pemerintah hari Senin gagal menetapkan tanggal baru bagi pemilu di daerah-daerah pemilihan itu dan di daerah lainnya di mana pemungutan suaranya terganggu.

Warga di provinsi-provinsi utara, yang sebagian besar mendukung PM Yingluck, telah dirugikan karena ketidakmampuan pemerintah membayar ribuan petani berdasarkan program perlindungan harga beras. Pemerintah berusaha menjual hampir 20 juta ton beras di pasar internasional yang lemah. Para pengamat mengatakan program ini bisa menelan biaya hampir 19 miliar dolar AS.

Ribuan petani memasuki kota Bangkok dalam upaya menuntut pembayaran hutang pemerintah kira-kira 4,2 miliar dolar AS kepada mereka.

Selain masalah-masalah yang dihadapi pemerintah, para analis mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir tahun 2013 berada di bawah satu persen. Bank Dunia memperingatkan demonstrasi anti-pemerintah itu akan berdampak terhadap investasi, pariwisata dan pengeluaran rakyat pada tahun 2014.
XS
SM
MD
LG