Di sela-sela pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2016, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcom Turnbull di Vientiane, Laos hari Kamis (8/9) pagi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu kepada wartawan menjelaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Australia membahas sejumlah agenda, di antaranya kerjasama di berbagai bidang yang berkaitan dengan kontra terorisme.
"Topik ini juga jadi pembahasan dalam KTT ASEAN-Australia. Dalam konteks bilateral kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kontra terorisme. Salah satunya adalah JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation). Kita sudah bekerjasama lama di JCLEC , ini akan kita tingkatkan. Kerjasama informasi intelijen juga akan kita tingkatkan, termasuk cyber. Sehingga ini semua akan ada penguatan di bidang kontra terorisme," ungkap Retno.
Kedua pemimpin lanjut Retno, juga membahas masalah kerjasama di bidang maritim. Indonesia-Australia selama ini aktif menjalin kerjasama di EAS (East Asia Summit) atau forum regional terbuka kawasan Asia Timur maupun di IORA (Indian-Ocean Rim Association) atau kerja sama regional negara-negara di kawasan Samudra Hindia.
Dalam pertemuan itu PM Turnbull menanyakan kemungkinan Australia bekerjasama memberikan dukungan terhadap kerja sama maritim itu.
"Tadi ditanyakan di bagian mana Australia akan memberikan dukungan kerjasamanya. Presiden mengatakan antara lain adalah .. karena di dalam konteks IORA juga ada kerjasama dalam konteks blue economy yang juga diusung Australia. Jadi on top of keamanan maritim dan kedua adalah prosperity-nya," paparnya.
Agar kerjasama maritim ini menjadi lebih fokus, Presiden Joko Widodo berharap Australia mendukung Indonesia dalam memberantas IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia, yang terdapat dalam konteks blue economy atau pembangunan berkelanjutan tanpa limbah yang juga diusung oleh Australia.
Selanjutnya kedua pemimpin negara, tambah Retno, juga membahas masalah tidak hanya terkait dengan impor daging sapi tetapi juga cattle breeding (peternakan sapi).
"Daging sapi ini tidak hanya terkait dengan masalah impor, tetapi juga terkait dengan masalah ketahanan pangan," tambah Retno.
Rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia juga menjadi topik yang dibicarakan dalam pertemuan ini, mengingat PM Turnbull sudah menyampaikan undangannya sejak berkunjung ke Indonesia pada November 2015.
Pusat Kerja Sama dalam Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC - Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation) adalah sarana pendidikan perwira tinggi polisi di negara-negara Asia Pasifik dalam menangani kejahatan lintas negara. JCLEC yang berlokasi satu kompleks dengan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang ini didirikan pada 2004 semasa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Kesepakatan membangun JCLEC ini muncul dalam pertemuan Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism di Nusa Dua, Bali pada Februari 2004. Pertemuan yang dihadiri 250 delegasi dari 26 negara Asia Pasifik itu sepakat membentuk pusat koordinasi penanggulangan kejahatan transnasional (Transnational Crime Coordination Centre/TNCC) di Indonesia. Kesepakatan TNCC ini tidak lepas dari prestasi Indonesia dalam mengungkap mengungkap kasus peledakan bom di Paddy’s Club Legian Kuta, Bali (12 Oktober 2002) dan di halaman lobi Hotel JW Marriott, Jakarta (5 Agustus 2003). [aw/lt]
