Tautan-tautan Akses

Putin Tandatangani UU Kontraterorisme yang Dikritik Kepala Telekomunikasi dan Aktivis HAM


Presiden Rusia, Vladimir Putin (foto: AP Photo/Ivan Sekretarev)

Presiden Rusia, Vladimir Putin (foto: AP Photo/Ivan Sekretarev)

Undang-undang kontroversial berisi amandemen atas undang-undang anti-teroris yang ada di negara itu telah ditandatangani oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Undang-undang tersebut mendapat kritikan dari Kepala Telkom, Aktivis HAM, dan kelompok-kelompok Muslim.

Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis menandatangani paket undang-undang kontroversial yang berisi amandemen atas undang-undang anti-teroris yang ada di negara itu.

Walaupun undang-undang baru itu lebih memperkuat hukuman terhadap kejahatan yang terkait kegiatan teroris dan ekstremis, para ahli mengatakan, tidak ada kriteria yang jelas untuk menentukan mana yang teroris dan mana yang ekstrimis, sehingga pemerintah dapat menafsirkan istilah itu sesuka hatinya.

Pemerintah Rusia mengatakan hari Kamis bahwa Putin memerintahkan pemerintah dan Dinas Keamanan Federal (FSB), badan keamanan utama negara itu, "untuk menyiapkan rancangan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi sebanyak mungkin risiko yang mungkin terkait dengan penerapan hukum baru itu.”

Berbagai ketentuan hukum yang baru telah menimbulkan kritik keras. Di antara para kritikus adalah kepala perusahaan telepon seluler Rusia terbesar, MegaFon, VimpelCom, MTS dan Tele2; aktivis HAM, termasuk kepala dewan HAM presiden Rusia sendiri; dan kelompok-kelompok Muslim.

Undang-undang itu mengharuskan perusahan telepon seluler untuk menyimpan data pelanggan selama enam bulan dan metadatanya sampai tiga tahun, dan memberikan data tersebut kalau diminta oleh lembaga penegak hukum. Perusahaan yang menyediakan layanan seperti website, jaringan sosial dan aplikasi messenger diminta untuk membantu pejabat pemerintah mengungkapkan data yang dienkripsi.

Tindakan menghasut lewat media masa atau internet untuk melakukan pemberontakan bersenjata dan aksi-aksi teroris akan dikenai tuduhan melanggar Undang-undang pidana. Juga untuk pertama kalinya di Rusia pasca-Soviet, orang bisa dihukum penjara kalau tidak memberi tahu para pejabat tentang adanya kejahatan yang serius, dan menambah jumlah kejahatan yang bisa dituntut walaupun dilakukan oleh anak-anak yang masih berumur 14 tahun.

Politisi Muslim Rusia dan ulama telah mengkritik UU yang membatasi kegiatan misionaris agama, termasuk melarang kegiatan keagamaan yang diadakan di rumah-rumah penduduk. [ps/isa].

XS
SM
MD
LG