Tautan-tautan Akses

Proyek Jembatan Selat Sunda Belum Mendesak: Pengamat

  • Iris Gera

Kapal tongkang pembawa batubara di Selat Sunda. (Foto: Ilustrasi)

Kapal tongkang pembawa batubara di Selat Sunda. (Foto: Ilustrasi)

Pengamat mengatakan proyek JSS akan menambah kesenjangan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa dengan daerah-daerah lain.

Setelah beberapa lama tidak terdengar, menyusul penolakan dari menteri keuangan, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali didengungkan pemerintah yang mengatakan akan segera membangunnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago berpendapat, rencana pembangunan JSS justru akan membuat perekonomian semakin terpusat di Pulau Jawa dan memperbesar kesenjangan ekonomi di Indonesia.

“Kemacetan ini masih bisa diatasi tanpa harus membangun Jembatan Selat Sunda karena penyeberangan itu diisi oleh armada (kapal) yang sudah tua-tua. Kalau armadanya itu diganti dengan yang sehat, yang masih usianya muda, ada ketentuan yang ketat jumlah unit yang beroperasi menurut saya tidak akan terjadi kemacetan,” ujarnya pada VOA, Selasa (16/7).

Menurutnya, meski diperlukan suatu saat, tapi pembangunan Jembatan Selat Sunda bukanlah sesuatu yang mendesak.

“Dampaknya akan membawa semakin tajam ketimpangan antara kawasan Jawa bagian barat dengan daerah-derah lain di luar Pulau Jawa. Itu akan membuat pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu makin terkonsentrasi di Jawa bagian barat dan selatannya Lampung. Daerah Indonesia bagian timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu akan makin tertinggal, sumber-sumber daya manusia terbaik dari sana itu makin bergerak pindah ke Jawa,” ujar Andrinov.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, proses rencana pembangunan JSS sudah akan tersusun minggu ini, termasuk pihak-pihak yang akan terlibat.

Pemerintah telah menunjuk PT. Artha Graha Network milik Tomy Winata sebagai pihak yang berhak melakukan studi kelayakan proyek JSS karena dinilai sebagai pemrakarsa.

“Kita putuskan dalam bulan ini kita sudah akan menetapkan. Tidak banyak lagi alternatif kita. Alternatifnya hanya pemrakarsa plus BUMN (Badan Usaha Milik Negara), jadi kita menggandeng BUMN untuk mengerjakan ini,” ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan studi kelayakan akan sepenuhnya dibiayai oleh pemrakarsa.

“Kita yakin bahwa jembatan itu secara teknis layak. Jadi kelayakannya kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan lingkungan dan sebagainya itu akan dikerjakan semua oleh pemrakarsa,” ujarnya.

Wacana rencana pembangunan JSS sempat tidak terdengar setelah pemerintah tidak satu suara mengenai proses pembangunan serta pembiayaan.
Sewaktu Agus Martowardojo menjabat sebagai Menteri Keuangan, dengan tegas ia menolak jika pembangunan JSS diberikan kepada pihak swasta karena JSS, menurutnya, merupakan proyek besar yang harus melibatkan pemerintah pusat, karena juga untuk kepentingan nasional dan kepentingan publik.

Agus juga khawatir setelah studi kelayakan selesai dikerjakan, selanjutnya dalam proses pembangunan tidak lagi dilakukan tender dan tetap dikuasai PT. Artha Graha.

Namun Hatta menilai sebaiknya proyek JSS diserahkan ke pihak swasta karena dikhawatirkan akan mengganggu anggaran negara. Hatta menunjuk PT. Artha Graha Network meski Agus, yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia, menolak dan tetap optimistis keuangan negara mampu menopang proyek JSS.

Rencananya, jembatan sepanjang 29 kilometer itu akan mulai dibangun 2014 dengan biaya sekitar Rp 200 triliun dan dibangun selama sekitar 10 tahun.

PT. Artha Graha akan bekerjasama dengan pemerintah daerah Banten dan Lampung, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN sudah menyiapkan dua perusahaan konstruksi milik negara yaitu PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya untuk terlibat dalam pembangunan JSS.
XS
SM
MD
LG