Tautan-tautan Akses

Pengamat: Program Penanganan Kemiskinan PU Harus Tepat Sasaran

  • Iris Gera

Kementerian Pekerjaan Umum juga mendapat tugas dalam program penanganan kemiskinan di perkotaan, khususnya di daerah-daerah kumuh (foto: ilustrasi).

Kementerian Pekerjaan Umum juga mendapat tugas dalam program penanganan kemiskinan di perkotaan, khususnya di daerah-daerah kumuh (foto: ilustrasi).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum fokus pada berbagai program pembangunan infrastruktur dan permukiman di pedesaan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut pengamat ekonomi, Siwage Dharma Negara, ia setuju dengan program-program tersebut dan harus dijalankan secara benar serta tepat sasaran.

Kepada VoA di Jakarta, Kamis, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Siwage Dharma Negara berpendapat, penyelesaikan persoalan kemiskinan memang harus menjadi prioritas pemerintah jika ingin Indonesia semakin maju di masa mendatang. Ia percaya pemerintah serius dan memperhitungkan secara matang pembiayaan program pengentasan kemiskinan dalam anggaran negara.

Ia mengatakan, “Prioritas itu sudah ditetapkan dalam program rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, ada beberapa prioritas ditetapkan oleh pemerintah dan saya setuju dengan hal-hal tersebut, kalau dilihat dari pos APBN itu juga memcerminkan prioritas anggaran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur”.

Ditambahkan Siwage Dharma Negara, meski ia optimistis persoalan kemiskinan akan terus diperhatikan pemerintah namun ia juga khawatir anggaran berkurang karena permasalahan lain diantaranya subsidi energi. Menurutnya posisi pemerintah dalam dilema soal subsidi energi karena subsidi energi juga untuk masyarakat kurang mampu namun sering tidak tepat sasaran membuat subsidi energi tidak efektif.

Dharma Negara mengatakan, “Tapi yang saya khawatirkan kalau misalnya subsidi energi tetap dipaksakan, nanti akan ada pengurangan di pos-pos yang penting seperti belanja untuk infrastrktur bisa berkurang, anggaran kesehatan bisa berkurang, pemerintah harus tegas mengatakan pos ini tidak boleh diganggu gugat”

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto menegaskan, dalam menjalankan program perekonomian negara yang pro job, pro poor dan pro environment, Kementerian PU juga mendapat tugas khusus.

Menteri Joko Kirmanto mengatakan, “Penanganan kemiskinan di perkotaan, khususnya di daerah-daerah kumuh, di bantaran-bantaran kali”

Menteri Joko Kirmanto menambahkan, bukan hanya pembangunan infrastruktur di desa-desa, Kementerian PU juga terlibat dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri termasuk pengadaan air bersih.

“PNPM mandiri perkotaan, tahun ini target kita adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu di 10.800 kelurahan kota untuk tahun 2011 ini, juga ada 2.000 perdesaan yang kita bangun infrastruktur, juga ada sistem pemberian air minum perdesaan itu juga kurang lebih 2.800 desa yang tahun 2011 ini," ujar Joko Kirmanto.

Kementerian PU mencatat untuk membangun infrastruktur dan pemukiman desa tahun ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar 150 miliar rupiah dan tahun depan diperkirakan naik menjadi sekitar 400 miliar rupiah. Jika tahun ini pembangunan infrastruktur dan pemukiman desa difokuskan pada sekitar 2.000 desa, tahun depan bertambah menjadi sekitar 2.500 desa dengan catatan anggaran perlu ditambah karena kemungkinan pembangunan desa tahun ini terealisasi 60 persen dan akan dilanjutkan tahun depan bersamaan dengan pengerjaan program baru.

XS
SM
MD
LG