Tautan-tautan Akses

Presiden Trump akan Tandatangani Peraturan Kebebasan Beragama


ARSIP - Pendukung kedua belah pihak berjejer setelah adanya sidang dengar di Mahkamah Agung Washington tentang gugatan terhadap seorang pedagang bunga yang menolak melayani pesanan untuk pernikahan sesama jenis, hari Selasa, 15 November 2016 di Bellevue, Washington (foto: AP Photo/Elaine Thompson)
ARSIP - Pendukung kedua belah pihak berjejer setelah adanya sidang dengar di Mahkamah Agung Washington tentang gugatan terhadap seorang pedagang bunga yang menolak melayani pesanan untuk pernikahan sesama jenis, hari Selasa, 15 November 2016 di Bellevue, Washington (foto: AP Photo/Elaine Thompson)

Sebuah perintah eksekutif mengenai kebebasan beragama diperkirakan akan ditandatangani oleh Presiden AS, Donald Trump, hari Kamis dalam acara National Day of Prayer.

Presiden Amerika Donald Trump diduga akan menandatangani sebuah perintah eksekutif mengenai kebebasan beragama, Kamis dalam acara National Day of Prayer.

Selebaran dibagikan kepada para wartawan oleh Gedung Putih hari Rabu malam yang menyebutkan bahwa perintah itu "menyatakan bahwa adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi dan dengan penuh semangat meningkatkan kebebasan beragama."

Warga Kristen konservatif berharap akan melihat perintah eksekutif besar yang akan memungkinkan kelompok – kelompok dan pemilik bisnis menyebut keyakinan agama mereka sebagai alasan untuk menolak layanan dan pemberian barang kepada orang-orang.

"Perintah eksekutif ini bukan diskriminasi," kata seorang pejabat administrasi senior kepada wartawan Rabu malam. "Apa pun yang ilegal menurut undang-undang saat ini masih akan tetap ilegal atau melanggar hukum."

Para pengacara untuk Serikat Kebebasan Sipil Amerika dan Kampanye Hak Asasi Manusia mengatakan mereka berencana untuk segera mengajukan tuntutan hukum terhadap perintah tersebut, kalau isinya sama dengan rancangan yang dibocorkan awal tahun ini.

Mereka khawatir tindakan Trump akan memungkinkan diskriminasi terhadap anggota komunitas LGBTQ dan golongan minoritas agama, dan memungkinkan banyak pengusaha menolak layanan keluarga berencana dalam program perawatan kesehatan yang mereka tawarkan kepada para karyawan. [sp]

XS
SM
MD
LG