Tautan-tautan Akses

Presiden Sudan Selatan Ingin Tambah Lagi Negara Bagian


Presiden Sudan Selatan Salva Kiir (kiri) berbicara kepada media di ibukota Juba (foto: dok).

Presiden Sudan Selatan Salva Kiir (kiri) berbicara kepada media di ibukota Juba (foto: dok).

Tahun lalu Presiden Salva Kiir hampir melipat tigakan jumlah negara bagian di Sudan Selatan dari 10 menjadi 28, langkah yang membuat oposisi bersenjata marah.

Pemerintah Sudan Selatan kembali ingin menambah jumlah negara bagian.

Ateny Wek Ateny, juru bicara presiden Sudan Selatan mengatakan sebuah komite yang dipimpim oleh wakil presiden pertama, Taban Deng Gai dibentuk minggu lalu untuk menentukan apakah Sudan Selatan harus menambah tiga atau empat negara bagian dari 28 negara bagiannya saat ini.

Ateny mengatakan rakyat, bukan Presiden Salva Kiir yang meminta negara bagian itu karena kelompok-kelompk etnis bersaing di daerah-daerah tertentu.

Ateny mengatakan di Sudan Selatan pembentukan 28 negara bagian disambut gembira dan l80 % lebih rakyat Sudan menghargai fakta bahwa negara bagian telah bertambah menjadi 28.

Tapi banyak yang tidak setuju dengan penilaian Ateny itu dan mengatakan ketika Kiir membuat tindakan sepihak menambah jumlah negara bagian dari 10 menjadi 28 tahun lalu, ia membuat banyak pihak marah, termasuk pemimpin oposisi Reik Machar yang menginginkan 21 negara bagian.

Cirino Heteng, mantan wakil menteri LN Sudan Selatan tidak yakin penambahan lain negara bagian akan mengatasi masalah-masalah negara itu yang termasuk konflik masih berlangsung yang sudah menewaskan puluhan ribu orang sejak dimulai bulan Desember 2013 selain tingkat inflasi lebih dari 600% selama tahun lalu.

Hateng mengatakan bahkan menyesuaikan batas-batas negara, menambah atau mengurangi negara bagian tidak menyelesaikan krisis saat ini di Sudan Selatan karena konflik sekarang lebih pada kekuasaan politik.

Profesor Hukum Universitas Pretoria dan pekerja asing Sudan Selatan, Remember Miamingi mengatakan tindakan Kiir akan meningkatkan konflik di negara itu. Ia mengatakan t Kiir ingin menambah jumlah negara bagian untuk membeli kesetiaan dan dukungan dari orang-orang yang akan diuntungkan dengan pekerjaan-pekerjaan politik baru yang terkait meskipun negara dalam krisis keuangan.

Miamingi mengatakan langkah itu adalah penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada sumber daya padahal hanya sedikit sumber daya yang dimiliki, karena pemerintah pada dasarnya tidak punya sumber daya untuk mendanai anggaran tahun ini. Jadi membuat struktur tambahan yang membutuhkan dana, sekarang jelas tidak realistis dan menggunakan cara yang disayangkan, dana masyarakat untuk alasan-alasan pribadi dan politik. Itu pada dasarnya adalah penyalahgunaan jabatannya sebagai Presiden.

Ateny tidak sependapat bahwa ada motivasi terselubung dibalik keputusan yang masih belum dilaksanakan itu.

Ateny mengatakan ini adalah unit-unit administrasi yang akan diciptakan oleh pemerintah yang berkuasa. Tidak ada alasan untuk dipandag secara negatif.

Kiir tahun lalu mengatakan ia bertindak sesuai mandatnya dengan menambah jumlah negara bagian menjadi 28. Tapi Miamingi mengatakan presiden tidak punya kekuasaan konstitusi untuk “mengubah batas-batas negara bagian”. Ia juga mengatakan ada dua kasus aktif pada MA Sudan selatan yang menggugar keputusan Kiir tahun 2015 itu.

Miamingu mengatakan kasus ini amasih aktif di MA. Akibatnya presiden sampai kasus itu diputuskan tidak bisa bahkan sekarang sekalipun mempertimbangkan insiatif untuk menciptakan negara bagian baru.

Ateny mengatakan komite itu meninjau apakah akan menciptakan satu negara bagian baru Bahr el Ghazal, dua di Upper Nile dan kemungkinan satu lagi di Equatoria. Ia mengatakan Presiden Kiir kemudian akan menerima rekomendasi komite itu dan membuat keputusan. [my/ii]

XS
SM
MD
LG