Tautan-tautan Akses

Presiden Minta Menteri Tak Keluarkan Kebijakan Sendiri

  • Iris Gera

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat menyampaikan pengantar dalam rapat kabinet di Istana Bogor, hari Senin malam 16/2 (foto: VOA/Iris Gera).

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat menyampaikan pengantar dalam rapat kabinet di Istana Bogor, hari Senin malam 16/2 (foto: VOA/Iris Gera).

Para menteri diminta tidak mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa adanya koordinasi. Demikian disampaikan Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil usai rapat kabinet di Istana Bogor, Senin malam (16/2).

Rapat Kabinet yang berlangsung di Istana Bogor, Senin (16/2) malam membahas berbagai persoalan terutama terkait kinerja pemerintahan yang sudah berjalan sekitar 3 bulan. Rapat berlangsung tertutup dihadiri seluruh menteri serta petinggi kepolisian dan TNI.

Saat membuka rapat, Presiden Joko Widodo sempat menegaskan kedepannya nanti komunikasi para menteri harus lebih baik dibanding sebelumnya terutama terhadap media. Selain itu, Presiden minta adanya koordinasi antar kementerian dalam membuat kebijakan.

Usai rapat, Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menjelaskan inti dari rapat kabinet.

“Intinya adalah bagaimana misalnya peraturan menteri keluar itu harus ada lewat koordinasi, kalau yang punya impact luas kepada pihak yang lain harus dibuat rapat kabinet, tidak boleh menteri mengeluarkan peraturan sendiri yang kemudian cocok bagi menteri A, tidak cocok bagi menteri B, cocok bagi kementerian A tetapi dampaknya terhadap kementerian lain kurang cocok, oleh sebab itu perlu koordinasi terutama yang mempunyai implikasi yang luas terhadap kebijakan publik,” ujar Sofyan.

Selain itu Menko bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, Presiden Jokowi juga meminta agar APBN 2015 diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Presiden juga meminta para menteri untuk berkomunikasi dengan baik terhadap media.

“Kemudian, ini kan APBN sudah disahkan bagaimana supaya anggaran APBN ini bisa diimplimentasikan dan diserap secepat mungkin, kemudian masalah lagi adalah masalah komunikasi supaya para menteri berkomunikasi dengan baik dengan media dan menyiapkan strategi komunikasi sehingga sedapat mungkin tidak menjawab: 'No comment',” tambah Sofyan selanjutnya.

Pada kesempatan sama ketika disinggung mengenai dibahas tidaknya keputuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Komjen Polisi Budi Gunawan dalam rapat kebinet, Pelaksana tugas Kapolri, Komjen Polisi Badrodin Haiti mengatakan, meski masalah tersebut belum dibahas secara khusus oleh Presiden, keputusan pengadilan harus tetap dihormati.

“Yang pertama, kita menghormati keputusan pengadilan, jadi kita sebagai aparat penegak hukum ya kita menghormati, ya kita kan kalau melihat vonis itu kan harus kita baca dulu vonisnya itu apa, bunyi vonis itu apa, kan kita hanya tahu dimedia saja yang disiarkan tetapi untuk bisa mau bersikap tentu harus kita baca vonisnya dulu kayak apa, karena disitu ada pertimbangan-pertimbangan hukum, apa yang dijadikan dasar keputusan itu,” kata Badrodin.

Dari serangkaian jadwal kerja Presiden Jokowi sepanjang hari Senin di Istana Bogor semula diharapkan banyak kalangan adanya keputusan presiden terkait pro kontra dilantik atau tidaknya Komjen Polisi Budi Gunamawan sebagai Kapolri. Namun hingga Senin malam, Presiden Jokowi belum menyampaikan sikapnya.

XS
SM
MD
LG