Tautan-tautan Akses

Presiden Jokowi Konsolidasikan Hubungan Pusat dan Daerah


Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama seluruh gubernur di Istana Bogor, 24 November 2014 (Foto: VOA/Andylala)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama seluruh gubernur di Istana Bogor, 24 November 2014 (Foto: VOA/Andylala)

Presiden Joko Widodo bertemu dengan seluruh Gubernur di tanah air yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia di Istana Bogor, Senin (24/11).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan seluruh Gubernur di tanah air yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Bogor Jawa Barat, Senin (24/11).

Kepada para Gubernur Presiden Jokowi meminta agar program di masing-masing provinsi dapat berkaitan dengan program pemerintahan Kabinet Kerja di Pusat.

"Agar sekali lagi, agar sambung antara pusat dan daerah. Ini penting sekali karena rencana dan gagasan besar makro yang ada di pusat, kalau pelaksanaannya tidak sambung dengan daerah tentu nanti secara organisasi dan konsolidasi satu sama lain akan sangat sulit. Oleh sebab itu kita ingin sambung terus dengan gubernur. Setelah ini dengan bupati dan walikota," kata Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan para gubernur memutuskan untuk meningkatkan jumlah bendungan yang akan dibangun pemerintah dalam lima tahun mendatang. Sebelumnya menurut Presiden, Pemerintah menargetkan pembangunan 30 bendungan baru. Namun, atas permintaan para gubernur, Presiden kemudian memutuskan untuk menambahnya menjadi 49 bendungan.

"Kita ingin membangun dalam 5 tahun ini 30 bendungan. Tetapi ternyata tadi baru separo saja yang menyampaikan semuanya ingin bendungan. Ada yang minta tambah 1, ada yang 2, 3 dan seterusnya, sehingga saya pikir ya kurang berarti. Kemudian tadi kami putuskan untuk menambah menjadi 49 bendungan," lanjut Presiden.

Presiden Jokowi memastikan pertemuan bersama gubernur itu sangat penting untuk mensinergikan rencana pusat dan daerah. Presiden berencana untuk melakukan pertemuan dengan para Gubernur secara rutin setiap bulannya.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI menjelaskan ada beberapa hal yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi. Diantaranya adalah seputar masalah fiskal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota.

"Gubernur adalah tangan kanan bapak Presiden. Oleh karena itu dengan terjadinya pergantian Presiden tentunya kesempatan ini akan dipakai untuk para Gubernur mendengarkan petunjuk Presiden untuk kita laksanakan. Tadi sudah disampaikan masalah efisiensi yang utama. Bahkan berbagai arah untuk mencoba menyesuaikan fiskal pusat, fiskal provinsi dan fiskal kabupaten kota. Agar terjadi efisiensi," jelas Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendukung pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah.

Para Gubernur tambah Syahrul menyampaikan berbagai saran dan rekomendasinya kepada Presiden khususnya menyangkut subsidi BBM agar dapat segera dialihkan pada program-program yang lebih memberikan manfaat kepada rakyat.

Penanganan Kasus Korupsi

Sementara itu terkait dengan penanganan kasus korupsi, Syahrul Yasin Limpo berharap ada proses yang dapat dijalani oleh penegak hukum sebelum mengumumkan kepada publik status seorang pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Jadi masalah korupsi kita sependapat harus dilakukan secara maksimal. Tapi kami minta sebelum mengekspos ke publik diharapkan bisa mengikuti proses-proses aparat pengawasan internal sesuai dengan aturan. Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru sampai ke kepolisian atau kejaksaan. Tapi kita tidak menyinggung yang lain. Kami tidak menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi," tambah Syahrul Yasin Limpo.

Rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan para Gubernur seluruh Indonesia itu antara lain dihadiri oleh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

XS
SM
MD
LG