Tautan-tautan Akses

Presiden Jokowi Serukan Australia Tidak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Indonesia


Presiden Jokowi membuka Rakernas Pembangunan Pertanian di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis 5 Januari 2016. (Foto:VOA/Biro Pers Kepresidenan).

Presiden Jokowi membuka Rakernas Pembangunan Pertanian di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis 5 Januari 2016. (Foto:VOA/Biro Pers Kepresidenan).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan militer Australia telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan dan tidak etis sebagai negara sahabat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghentikan sementara program kerja sama militer dengan Australia terkait dengan penghinaan dasar negara Indonesia dan pendiskreditan TNI.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1) menegaskan, Pemerintah Australia harus menghargai kesepakatan yang sudah dibangun bersama dengan Indonesia. Kesepakatan itu lanjut Presiden, adalah kedua negara saling menghormati urusan dalam negeri masing-masing negara.

"Kita 'kan sudah sepakat. Indonesia-Australia sepakat untuk saling menghormati untuk saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sudah sepakat itu. Hubungan kita dengan Australia masih dalam hubungan yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional itu yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk segera menyelesaikan masalah ini.

"Saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Sudah disampaikan ke saya. Ya artinya, atas izin saya. Dan saat ini masalah itu saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI," lanjutnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan militer Australia telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan dan tidak etis sebagai negara sahabat.

"Benar informasi tersebut. Latar belakangnya sedikit saya jelaskan. Dengan demikian ada perjanjian kerjasama antara TNI dengan angkatan bersenjata Australia. Pertukaran tersebut, TNI Angkatan Darat mengirimkan seorang perwira di pasukan khusus Angkatan Darat Australia. Pada saat mengajar di sana, ditemukan hal-hal yang tidak etis sebagai negara sahabat yang mendiskreditkan TNI bahkan ideologi bangsa Indonesia. Contohnya, kurikulumnya dan pelajarannya terlalu menyakitkan. Tentang tentara yang dulu, tentang Timor Leste, tentang Papua Merdeka, dan tentang Pancasila yang mereka plesetkan menjadi Pancagila," jelasnya.

Terkait hal itu Panglima TNI menarik program pengajaran itu termasuk semua kerjasama dengan militer Australia untuk sementara. Hal itu dilakukan sampai ada pengumuman hasil investigasi dari militer Australia terkait hal itu. Pihak militer Australia menurut Jenderal Gatot Nurmantyo, sudah mengajukan permohonan maaf kepada Pemerintah Indonesia.

"Dari situ kemudian saya tarik guru tersebut dan saya hentikan dulu. Saya dengan Marsekal Angkatan Udara Australia Mark Binskin adalah sahabat, akhirnya beliau mengirim surat permohonan maaf. Yang kedua akan memperbaiki kurikulum. Yang ketiga akan melaksanakan investigasi," kata Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Yang keempat akan mengirimkan kepala staf angkatan atau chief of army untuk meminta maaf kepada kasad dan saya. Dari keempat poin itu karena beliau sahabat saya, saya juga menulis surat, terima kasih atas permintaan maafnya dan kita hentikan dulu program tersebut, dan akan dilanjutkan pembicaraan setelah hasil investigasi," imbuhnya. [al/lt]

XS
SM
MD
LG