Pemerintah hingga kini belum mengambil langkah tegas penyelesaian masalah kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
Presiden Joko Widodo di Jakarta Rabu (4/2) meminta masyarakat bersabar hingga ia mengumumkan keputusan yang akan diambil. Presiden memastikan pada pekan depan ia akan mengumumkan apakah Budi Gunawan tetap akan dilantik sebagai Kapolri atau dibatalkan karena terkait status tersangka korupsi yang ditetapkan oleh KPK kepada yang bersangkutan.
"Saya selesaikan semuanya minggu depan. Ada yang harus diselesaikan dulu. Ada yang harus dirampungkan. Biar semuanya tuntas," kata Presiden Jokowi.
Presiden rencananya melakukan kunjungan ke luar negeri mulai Kamis (5/2) hingga Senin (9/2) Februari 2015 ke sejumlah negara ASEAN, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku ada kondisi dilematis dari Presiden menyangkut masalah ini. Dalam hal ini Presiden, lanjut Pratikno dihadapkan pada masalah hukum dan politik. Di satu sisi Budi Gunawan telah disetujui oleh paripurna DPR sebagai calon Kapolri. Namun di sisi lain, Budi Gunawan tersangkut kasus korupsi dengan status sebagai tersangka. Untuk itu Pratikno menyarankan agar Budi Gunawan mundur dari pencalonan Kapolri.
"Di satu sisi sudah disetujui oleh DPR. Disisi lain yang bersangkutan menghadapi permasalahan hukum. Dilemma antara hukum dan politik ini yang harus dicarikan solusinya. Tentu saja sangat indah kalau misalnya pak BG (Budi Gunawan) mundur. itu bisa selesai. Kalau tidak mundur berarti dilemma antara politik dan hukum ini yang harus diselesaikan. Kita semua sudah tau tanpa harus saya ucapkan," jelas Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Di tempat terpisah Wakil Ketua Tim 9 Jimly Ashiddiqie berharap ada kesadaran bersama dari KPK dan Polri untuk bersama-sama meredakan ketegangan diantara keduanya.
"Benang merahnya diatara keduanya itu ada kesadaran yang sama untuk meredakan ketegangan. Dan dalam jangka pangjang untuk memperbaiki cara kerja sehingga sistim penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi bisa lebih baik," ujar Jimly Ashiddiqie.
Ketua Tim 9 Syafi'i Ma'arif menyatakan telah dihubungi Presiden secara langsung pada Selasa (3/2) terkait dengan pembatalan pelantikan BG dan disebutkan hal itu akan diumumkan pada waktu yang tepat
Sementara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastikan, kisruh KPK – Polri tidak berpengaruh terhadap kehidupan social masyarakat. Moeldoko menjelaskan, dirinya sudah melaporkan situasi masyarakat dalam kondisi aman kepada Presiden Jokowi.
"Situasi dalam keadaan aman terkendali. Stabilitas terjaga dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada bapak Presiden. Jadi masyarakat ga usah ribet, tenang-tenang saja. Ga ada apa-apa," jelas Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Berbagai langkah ditempuh oleh Presiden Jokowi dalam menuntaskan kisruh KPK-Polri. Presiden selain membentuk Tim 9, juga mengundang masukan dari berbagai pihak seperti Dewan Pertimbangan Presiden, DPR dan DPD, hingga mantan calon Presiden Habibie dan mantan calon Presiden Prabowo Subianto.
Presiden juga menjelaskan, dirinya juga telah bertemu pada Selasa (3/2) malam dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hadir dalam pertemuan itu, para ketua umum (Ketum) parpol KIH seperti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PKPI Sutiyoso, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capela dan Ketum Partai Hanura Wiranto.
Usai penetapan status tersangka terhadap komisioner KPK Bambang Widjojanto oleh Mabes Polri terkait kasus dugaan menghadirkan saksi palsu di persidangan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, Mabes Polri menerima laporan kasus penguasaan perusahaan secara illegal yang diduga dilakukan oleh komisioner KPK Adnan Pandu Praja. Adnan dituding telah menguasai PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur dengan cara-cara yang tidak dibenar.
Nasib yang sama juga menimpa Komisioner KPK Zulkarnain. Zulkarnain dilaporkan ke Mabes Polri karena diduga telah menerima suap senilai Rp 2,8 milyar untuk menghentikan penyidikan kasus yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Hal serupa juga dialami Ketua KPK Abraham Samad yang dituding telah melanggar kode etik KPK karena melakukan pertemuan dengan fungsionaris PDIP terkait pencalonan cawapres dari Jokowi saat jelang pemilihan presiden 2014.
Tekanan berbagai kasus hukum yang bertubi-tubi kepada komisioner KPK ini yang kemudian disebut oleh berbagai pihak adanya pola kriminalitas terhadap KPK yang dilakukan secara sistimatis oleh Polri.
