Tautan-tautan Akses

Presiden Jokowi Minta PNS Tinggalkan Mental Priyayi


Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-43 di Lapangan Monas Jakarta (1/12). (Courtesy Photo: Sekretaris Kabinet)

Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-43 di Lapangan Monas Jakarta (1/12). (Courtesy Photo: Sekretaris Kabinet)

Presiden meminta segenap jajaran Korpri memberikan pelayanan birokrasi dengan sepenuh hati kepada masyarakat, sehingga menjadi suri tauladan bagi perubahan yang diharapkan seluruh masyarakat.

Dalam peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-43 di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (1/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pegawai negeri sipil segera melakukan revolusi mental guna memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden meminta segenap jajaran Korpri agar memberikan pelayanan birokrasi dengan sepenuh hati kepada masyarakat, sehingga menjadi suri tauladan bagi perubahan yang diharapkan seluruh masyarakat.

"Tinggalkan mental priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jaga kode etik profesi, pedomani sumpah jabatan. Pegang teguh komitmen panca setia Korpri. Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan," ujarnya.

Presiden mengingatkan perlunya kerjasama yang baik antar pegawai agar tercapainya pencapaian target pembangunan.

"Perkuat koordinasi, perkuat integrasi, perkuat sinergi, dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan. Tinggalkan ego sektoral, tinggalkan ego kedaerahan," ujarnya.

Terkait anggaran, Presiden mengatakan akan memotong anggaran belanja aparatur sipil negara yang memboroskan uang negara. Rincian belanja yang disodorkan setiap kementerian dan lembaga akan dicermati, ujarnya, sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan.

"Semuanya akan kami teliti dan cek satu persatu. Kalau memang ada indikasi boros akan langsung dipotong," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengingatkan pentingnya penghematan belanja pegawai, termasuk dengan menggunakan peralatan dan kendaraan kantor yang masih bisa berfungsi dan tidak melakukan rapat di hotel.

"Pembahasan rancangan undang-undang, rancangan peraturan, dan segala macam, itu biasanya di hotel-hotel. Surat edaran menteri soal itu sudah kita keluarkan. Semua peralatan milik penyelenggara pemerintahan, yang masih bisa dipakai ya fungsikan. Itulah penghematan. Termasuk stop pembelian mobil baru. Gunakan yang masih berfungsi," ujarnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 mencapai Rp 1.249,9 triliun, Rp 592,5 triliun diantaranya adalah untuk daerah. Untuk belanja pemerintah pusat, Rp 263,9 triliun adalah untuk belanja pegawai, sementara belanja barang senilai Rp 201,8 triliun dan belanja modal Rp 205,8 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2015, anggaran belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.392 triliun. Untuk belanja pegawai mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp292,8 triliun, untuk belanja barang Rp 210,7 triliun, dan belanja modal Rp 156,51 triliun.

XS
SM
MD
LG