Tautan-tautan Akses

Presiden Akan Pantau Langsung Proses Izin Investasi

  • Iris Gera

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di BKPM (26/1). (VOA/Iris Gera)

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di BKPM (26/1). (VOA/Iris Gera)

Presiden menegaskan akan memantau langsung pelayanan investasi satu pintu dan dalam waktu enam bulan ke depan akan dilakukan evaluasi.

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan izin investasi melalui satu pintu dan prosesnya akan dipantau langsung oleh presiden, ujar Presiden Joko Widodo di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (26/1).

Usai meresmikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor BKPM, Presiden mengatakan tidak boleh ada lagi calon investor yang dipersulit proses izinnya.

Ia menambahkan jika Indonesia ingin ekonomi tumbuh 7 persen dalam tiga tahun mendatang, kuncinya ada di investasi. Presiden menegaskan akan memantau langsung PTSP dan dalam waktu enam bulan ke depan akan dilakukan evaluasi.

“Ini akan mempermudah pemohon izin pergi di satu tempat. Memang ini belum sempurna tetapi ini harus dimulai. Bahwa ini sebuah langkah awal karena berikutnya adalah memangkas izin-izin yang terlalu banyak, menyederhanakan aturan-aturan yang ada sehingga masyarakar, dunia usaha, investasi semuanya merasa terlayani," ujarnya.

"Yang berkaitan dengan penyederhanaan izin-izin untuk mempercepat itu yang akan terus saya ikuti sehingga dalam waktu enam bulan nanti akan kelihatan yang sudah dipotong mana, yang dulu berapa hari sekarang berapa hari, proses ini tetap akan saya pantau dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan."

Kepala BKMP Franky Sibarani mengatakan meski perekonomian global masih melemah, pemerintah akan berupaya meningkatkan investasi agar mampu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.

"Investasi kan tidak bisa langsung cepat tapi kalau kita lihat dari minat itu US$24 milyar sejak Oktober tanggal 20 sampai dengan hari ini. Kemudian sekitar Rp 400 trilyun investasi yang tersumbat dan itu menjadi prioritas BPKM," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan masuknya investasi tidak banyak membantu terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 sehingga diharapkan masuknya investasi tahun ini akan lebih baik. Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN Perubahan atau RAPBNP 2015 sebesar 5,8 persen.

“(Angka) 5 sampai 5,1 persen 2014 itu benar-benar hanya bertumpu kepada konsumsi masyarakat dan sedikit investasi dari swasta, maka kami harapkan sumbangan dari investasi swasta, investasi pemerintah ada potensi kita untuk lebih baik dibanding 2014," ujarnya.

Target penerimaan negara 2015 dari investasi sekitar Rp 525 trilyun, meningkat dibanding realisasi investasi 2014 sekitar Rp 400 trilyun.

XS
SM
MD
LG