Tautan-tautan Akses

PP Muhammadiyah Tetapkan Idul Adha 23 September

  • Munarsih Sahana

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) dan Ketua Majelis Tarjih Yunahar Ilyas ketika memberikan pengumunan Idul Adha 1436 H di Yogyakarta (18/9). (VOA/Munarsih Sahana)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) dan Ketua Majelis Tarjih Yunahar Ilyas ketika memberikan pengumunan Idul Adha 1436 H di Yogyakarta (18/9). (VOA/Munarsih Sahana)

Pemimpin Muhammadiyah meminta pemerintah dan seluruh pihak memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada mereka yang merayakan Idul Adha berbeda dengan pemerintah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah hari Jumat (18/9) mengumumkan bahwa hari raya Idul Adha 1436 Hijriah jatuh pada Rabu, 23 September 2015 atau sehari sebelum penetapan resmi pemerinah Indonesia dan Arab Saudi yaitu 24 September.

Pada pernyataan di Yogyakarta, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa perbedaan terjadi karena Muhammadiyah menerapkan metode hisab murni (perhitungan).

Ia meminta agar pemerintah dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya untuk memberikan kesempatan, memfasilitasi, dan memberikan jaminan keamanan bagi warga Muhammadiyah dan kaum muslimin yang menunaikan shalat Idul Adha berbeda dengan pemerintah.

”Karena perbedaan ini sering, ini menyangkut konteks beragama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan ini murni karena ijtihad (upaya) dan cara kita menjalankan agama yang masih belum bisa kita cari titik temunya. (Kami) meminta kepada pemerintah dan seluruh pihak memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Muhammadiyah dan umat Islam yang melaksanakan Idul Adha pada tanggal 23 September atau pada hari Rabu," ujarnya.

PP Muhammadiyah juga menginstruksikan kepada warga Muhammadiyah maupun jajaran pemimpin cabang dan ranting dalam melaksanakan ibadah berkoordinasi dengan pihak berwenang, menjaga ketertiban, kerukunan dan toleransi kepada umat yang melaksanakan Idul Adha pada hari yang berbeda.

Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Yunahar Ilyas mengatakan, meskipun berbeda, PP Muhammadiyah tidak perlu meralat atau mengubah ketetapan hari Idul Adha tersebut.

"Banyak yang mendesak Muhammadiyah bisa nggak meralat keputusannya. Nah, saya katakan keputusan itu ditetapkan oleh Majelis Tarjih dengan metode yang sudah ditetapkan di tingkat Munas (Musyawarah Nasional). Dan Muhammadiyah tidak perlu mengubahnya karena Muhammadiyah tidak merasa salah metodenya," ujarnya.

"Yang perlu diluruskan adalah persepsi masyarakat umum yang mengira puasa Arafah itu puasa Wukuf, puasa yang dikaitkan dengan Wukuf (rangkaian dalam berhaji). Padahal Nabi Muhammad SAW itu wukuf hanya satu kali karena beliau berhaji satu kali."

Rahmad Wibowo dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menjelaskan ada perbedaan metode untuk menentukan awal bulan yaitu metode hisab dan rukyah. Dengan hisab akan mudah melakukan prediksi tanggal karena bisa dihitung dengan rumusan yang pasti. Sedangkan rukyah (mengamati secara fisik untuk melihat awal bulan) tidak memberikan kepastian karena dipengaruhi oleh banyak faktor ketika dilakukan pengamatan.

“Ketika berbeda metodenya antara hisab dan rukyah itu tidak bisa kita prediksi karena rukyah momennya hanya satu kali saja. Misalnya untuk Dzulhijah yang bulan ini; Muhammadiyah berbeda dengan pemerinta Arab Saudi, ketahuan berbeda itu ketika di Arab Saudi itu sudah melakukan Rukyah," ujarnya.

"Lewat hisab kita bisa mengetahui posisi atau kawasan mana saja yang hilal (awal bulan) itu bisa terlihat, mustahil terlihat,kemudian bisa dilihat dengan optic sehingga kita bisa mengetahui dimana saja."

Menanggapi perbedaan pelaksanaan shalat Idul Adha, beberapa instansi pemerintah, termasuk Pemeringah Daerah Istimewa Yogyakarta hari Rabu (23/9) akan mengizinkan karyawan melaksanakan shalat Idul Adha namun mereka harus kembali ke kantor. Sedangkan libur tetap pada hari Kamis (24/9).

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG