Tautan-tautan Akses

PP Muhammadiyah Mengutuk Keras Pemboman di Jakarta

  • Munarsih Sahana

Dari kiri: DR Abdul Mu'ti (sekretaris Umum), DR Haedar Nashir (Ketua Umum) dan DR Busyro Muqodas (ketua bidang Hukum dan HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah Kamis (14/1) di Yogyakarta mengecam keras pemboman di Jakarta (VOA/Munarsih).

Dari kiri: DR Abdul Mu'ti (sekretaris Umum), DR Haedar Nashir (Ketua Umum) dan DR Busyro Muqodas (ketua bidang Hukum dan HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah Kamis (14/1) di Yogyakarta mengecam keras pemboman di Jakarta (VOA/Munarsih).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kamis sore (14/1) di Yogyakarta mengeluarkan pernyataan mengutuk keras tindakan dan pelaku pemboman di kawasan Thamrin Jakarta sebelumnya hari Kamis.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kamis sore (14/1) menyatakan mengutuk keras tindakan dan pelaku pemboman yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, dan menyampaikan belasungkawa kepada para korban.

Muhammadiyah juga mendesak aparatur keamanan mengusut tuntas motif pelaku pemboman secara profesional, obyektif, dan seksama serta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Juga, mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh setiap informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah DR. Haedar Nashir secara khusus menyampaikan belasungkawa kepada para korban pemboman.

“Selain mengutuk keras tindakan teror kita juga menyampaikan belasungkawa kepada korban. Korban itu orang-orang yang harus kita hormati, siapapun korban kekerasan dalam bahasa Al Quran; satu saja nyawa melayang sama dengan seluruh nyawa ummat manusia. Inilah komitmen moral Muhammadiyah membela nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Nashir.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menolak dugaan pemboman sebagai upaya menutupi isu-isu yang sedang berkembang seperti kasus Freeport, korupsi atau reshuffle kabinet, tetapi tindakan teror terhadap negara.

“Sebuah aksi kekerasan yang targetnya adalah negara. Pos polisi itu simbol dari negara, maka ketika tadi ada pernyataan bahwa pemboman ini adalah sebuah kecolongan itu menunjukkan bahwa negara khususnya aparatur keamanan itu lemah. Selama ini (aparat) hanya bisa menyatakan waspada terhadap kemungkinan terjadinya terorisme dan kemudian tidak diserta dengan upaya-upaya komprehensif mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan yang tidak diharapkan,” kata Mu'ti.

Buyso Muqodas, Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi Hukum dan HAM berharap aparat keamanan bertindak profesional dalam menangani kasus pemboman itu.

“Aparat keamanan sudah saatnya untuk berhati-hati, cermat dan lebih jujur dalam mengungkapkan kasus ini. Dan, tidak lagi memberikan penjelasan-penjelasan maupun informasi yang cenderung mengaitkan dengan kekuatan atau kelompok agama tertentu, memberikan stigma terhadap kelompok agama tertentu. Itu tidak produktif dan itu mengingkari modal sosial bangsa dan negara ini dimana modal sosial kita ya ummat beragama itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Romo Benny Susetyo, pastor dan aktivis pendiri Setara Institut mengatakan di Yogyakarta Kamis, momen sekarang ini harus dijadikan oleh semua pihak untuk lebih meningkatkan kewaspadaan.

“Pertama harus ada kewaspadaan, polisi harus bekerja keras karena pola-pola mereka lebih canggih dan sudah menggunakan teknologi. Kedua, partisipasi masyarakat memang diharapkan. Masyarakat harus mengembalikan lagi kewaspadaan; RT RW kalau ada orang asing yang dicurigai ya harus cepat tanggap. Yang ketiga, BIN tidak boleh kecolongan terus-menerus maka harus ada upaya-upaya deteksi dini untuk memetakan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip kelompok-kelompok yang disebut kelompok radikal itu,” harapnya. [ms/ds]

XS
SM
MD
LG