Simulasi pengamanan penyelenggaraan pemilu presiden dilakukan oleh sekitar 800 anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya dan aparat TNI di gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Kamis (29/5).
Dalam simulasi itu, sekitar 100 orang demonstran mendatangi gedung KPU untuk menyampaikan ketidak puasan mereka atas hasil pemilihan umum presiden. Namun negosiasi antara pihak KPU dengan para demonstran menemui jalan buntu, karena Ketua KPU menolak bertemu dengan para demonstran.
Situasi digambarkan semakin panas antara para demonstran dengan petugas kepolisian yang melakukan penjagaan ketat di depan gerbang gedung KPU. Karena massa demonstran memaksa masuk ke dalam gedung KPU, aparat kepolisian dari pasukan anti huru hara, membubarkan demontran dengan menggunakan meriam air. Aparat kepolisian juga membubarkan demonstran dengan menggunakan senjata berpeluru kosong.
Untuk menghindari situasi yang tidak memungkinkan di luar gedung KPU yang dipenuhi massa demonstran, aparat kepolisian mengevakuasi anggota dan ketua KPU keluar dari gedung KPU dengan menggunakan kendaraan lapis baja anti peluru.
Kepala Pengamanan Gedung KPU Ajun Komisaris Besar Polisi Kadaruzman yang memimpin langsung jalannya simulasi pengamanan penyelenggaraan pemilu presiden di gedung KPU menjelaskan, pengamanan pelaksanaan pemilihan presiden di Jakarta di gedung KPU dan obyek vital lainnya di Jakarta, akan dilakukan oleh gabungan Polisi dan TNI.
"Jadi untuk di KPU sendiri untuk pelaksanaan simulasi ini melibatkan 882 personil lengkap dengan peralatan. Jumlah personil itu sudah termasuk dengan pasukan TNI yang mendukung pengamanan polisi. Untuk jumlah personil pada hari H pelaksanaan pilpres, itu nanti masih terbagai lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, karena otomatis akan banyak melibatkan personil kita untuk pengamanan TPS. Namun untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal yang kemungkinan terjadi kita sudah siapkan dari back up Mabes Polri termasuk dari TNI," kata Kadaruzman.
Kadaruzman menambahkan untuk pengamanan titik rawan keamanan dilakukan selain di gedung KPU, juga dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi, gedung MPR/DPR dan daerah perbatasan yang menuju ke DKI Jakarta.
Sementara itu untuk mengantisipasi aksi demonstrasi yang mengarah ke situasi anarkis, Kadaruzman yang juga menjabat Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jayamemastikan, polisi akan bertindak sesuai dengan aturan dalam menghadapi demonstran. Khususnya dalam aturan penggunaan senjata.
"Mulai dari aksi damai sampai dengan anarkis itu sudah diatur semua ada ukurannya. Mulai dari situasi hijau (aman), kuning (waspada) dan merah (bahaya) itu sudah diatur semua. Dan kita tidak mungking keluar dari aturan yang sudah ada. Untuk menghadapi unjuk rasa yang anarkis yang menghadapi adalah dari personil pengendalian massa(dalmas) dan pasukan brimob. Jika situasi merah itu otomatis ada lintas ganti dari pasukan sabhara ke pasukan brimob," jelas Kadaruzman.
Simulasi pengamanan pilpres 2014 di Gedung KPU selain untuk melakukan antisipasi keamanan, juga dilakukan metode pengamanan terhadap anggota KPU. Selain di Gedung KPU, simulasi ini juga dilakukan di bundaran Hotel Indonesia, gedung Mahkamah Konstitusi dan gedung MPR/DPR.
Dalam simulasi itu, sekitar 100 orang demonstran mendatangi gedung KPU untuk menyampaikan ketidak puasan mereka atas hasil pemilihan umum presiden. Namun negosiasi antara pihak KPU dengan para demonstran menemui jalan buntu, karena Ketua KPU menolak bertemu dengan para demonstran.
Situasi digambarkan semakin panas antara para demonstran dengan petugas kepolisian yang melakukan penjagaan ketat di depan gerbang gedung KPU. Karena massa demonstran memaksa masuk ke dalam gedung KPU, aparat kepolisian dari pasukan anti huru hara, membubarkan demontran dengan menggunakan meriam air. Aparat kepolisian juga membubarkan demonstran dengan menggunakan senjata berpeluru kosong.
Untuk menghindari situasi yang tidak memungkinkan di luar gedung KPU yang dipenuhi massa demonstran, aparat kepolisian mengevakuasi anggota dan ketua KPU keluar dari gedung KPU dengan menggunakan kendaraan lapis baja anti peluru.
Kepala Pengamanan Gedung KPU Ajun Komisaris Besar Polisi Kadaruzman yang memimpin langsung jalannya simulasi pengamanan penyelenggaraan pemilu presiden di gedung KPU menjelaskan, pengamanan pelaksanaan pemilihan presiden di Jakarta di gedung KPU dan obyek vital lainnya di Jakarta, akan dilakukan oleh gabungan Polisi dan TNI.
"Jadi untuk di KPU sendiri untuk pelaksanaan simulasi ini melibatkan 882 personil lengkap dengan peralatan. Jumlah personil itu sudah termasuk dengan pasukan TNI yang mendukung pengamanan polisi. Untuk jumlah personil pada hari H pelaksanaan pilpres, itu nanti masih terbagai lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, karena otomatis akan banyak melibatkan personil kita untuk pengamanan TPS. Namun untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal yang kemungkinan terjadi kita sudah siapkan dari back up Mabes Polri termasuk dari TNI," kata Kadaruzman.
Kadaruzman menambahkan untuk pengamanan titik rawan keamanan dilakukan selain di gedung KPU, juga dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi, gedung MPR/DPR dan daerah perbatasan yang menuju ke DKI Jakarta.
Sementara itu untuk mengantisipasi aksi demonstrasi yang mengarah ke situasi anarkis, Kadaruzman yang juga menjabat Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jayamemastikan, polisi akan bertindak sesuai dengan aturan dalam menghadapi demonstran. Khususnya dalam aturan penggunaan senjata.
"Mulai dari aksi damai sampai dengan anarkis itu sudah diatur semua ada ukurannya. Mulai dari situasi hijau (aman), kuning (waspada) dan merah (bahaya) itu sudah diatur semua. Dan kita tidak mungking keluar dari aturan yang sudah ada. Untuk menghadapi unjuk rasa yang anarkis yang menghadapi adalah dari personil pengendalian massa(dalmas) dan pasukan brimob. Jika situasi merah itu otomatis ada lintas ganti dari pasukan sabhara ke pasukan brimob," jelas Kadaruzman.
Simulasi pengamanan pilpres 2014 di Gedung KPU selain untuk melakukan antisipasi keamanan, juga dilakukan metode pengamanan terhadap anggota KPU. Selain di Gedung KPU, simulasi ini juga dilakukan di bundaran Hotel Indonesia, gedung Mahkamah Konstitusi dan gedung MPR/DPR.
