Tautan-tautan Akses

Polri Anggap Wajar Jatah Uang Saku dari Freeport

  • Wella Sherlita

Pekerja PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua, berdemonstrasi bulan lalu.

Pekerja PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua, berdemonstrasi bulan lalu.

Polri menganggap wajar jika PT Freeport Indonesia memberikan jatah uang saku bagi aparat di lapangan, mengingat kondisi Papua yang serba sulit.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Imam Sujarwo, membenarkan informasi jatah uang saku yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia kepada personil Polri di lapangan. Walaupun tidak mengkonfirmasikan jumlah total uang saku sebesar 14 juta dolar AS seperti yang disampaikan Freeport, Imam Sujarwo menyebut uang saku per personil per bulan mencapai 1,25 juta rupiah.

Hal ini ia sampaikan usai diskusi panel pemerintah mengenai situasi terakhir di Papua dan Papua Barat, di Kementerian Pertahanan, Kamis sore. “Perinciannya saya tidak tahu. Tapi, Saudara sudah tahu bagaimana kondisi geografis Papua. Banyak nyamuk banyak, biaya hidup mahal. Saudara bisa lihat sendiri di daerah Freeport (Kabupaten Mimika) itu seperti apa.”

Imam Sujarwo, yang juga menjadi ketua Tim Mabes Polri untuk Papua, menambahkan saat ini perundingan antara pihak manajemen Freeport dan pekerja yang mogok masih berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama perundingan itu selesai dan Freeport bisa berjalan kembali, dan yang mogok bisa bekerja lagi," ujar Imam.

Menurut Imam, terdapat 4.000 pekerja yang mogok, atau kurang dari seperlima jumlah total karyawan Freeport yang berjumlah 22.000 orang.

Polri dan TNI selama ini bekerja sama mengamankan aset di PT Freeport, sekaligus pula mengantisipasi setiap gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata, dengan pendekatan persuasif dan penegakan hukum.

Sebelumnya, pengamat politik dan peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, kepada VOA berpendapat bahwa sebetulnya perusahaan nasional dan multinasional yang beroperasi di Indonesia, memang wajib mendapat perlindungan keamanan oleh negara karena mereka sudah menanamkan modal dan membayar pajak. Jika perusahaan asing harus membayar ekstra untuk pengamanan, dikuatirkan bisnis jasa keamanan dapat muncul di setiap wilayah pertambangan.

Lebih lanjut ia menambahkan, “Padahal kita tahu, yang namanya negara itu harusnya membiayai, baik itu aparat kepolisian ataupun TNI menjaga keamanan wilayah. Baik itu kedaulatan ataupun penduduk, dan juga orang-orang yang berinvestasi di Indonesia, begitu, bukan?”

Di tempat yang sama, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu, menegaskan TNI siap membuka diri untuk berdialog secara internal dengan pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Saya berupaya, saya siap (untuk berdialog dengan OPM). Selama ini saya baru berkomunikasi sewaktu melakukan Bakti TNI di Puncak Jaya. Saya katakan bahwa kita akan merubah pola dan akan lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan," ujar Erfi Triassunu. "Hasilnya memang butuh waktu, sebab mereka (OPM) tidak satu jalur komando, setiap daerah berbeda dengan kemauan yang berbeda.”

Triassunu juga membenarkan isu yang beredar bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin Papua damai. Namun ia tidak bersedia menyebutkan pihak mana yang dimaksud, apakah di luar negeri atau dari dalam negeri.

XS
SM
MD
LG