Tautan-tautan Akses

Politik dan Keamanan Jadi Agenda Utama KTT Asia Timur

  • Daniel Schearf

Para Menlu ASEAN dan Jepang mengadakan konferensi pers di Jakarta (9/4).

Para Menlu ASEAN dan Jepang mengadakan konferensi pers di Jakarta (9/4).

Menlu Marty Natalegawa mengatakan salah satu masalah yang paling diperdebatkan tahun lalu, Laut Cina Selatan, tidak termasuk dalam agenda.

Negara-negara Asia Tenggara tidak akan membahas sengketa perbatasan maritim dalam pertemuan akhir tahun ini, kecuali ada bentrokan lebih lanjut di wilayah sengketa. Pemerintah Birma juga mengatakan kepada para menteri luar negeri di kawasan itu bahwa mereka terbuka untuk berdialog dengan pihak oposisi.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN hari Senin mengatakan akan membahas masalah politik dan keamanan ketika bertemu akhir tahun ini dengan mitra mereka dalam KTT Asia Timur.

Tetapi Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan salah satu masalah yang paling diperdebatkan tahun lalu, Laut Cina Selatan, tidak termasuk dalam agenda.

Tiongkok mengklaim sebagian besar laut itu, termasuk daerah yang diklaim Taiwan, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Tiongkok dan Vietnam memperebutkan pulau-pulau kecil di wilayah yang disengketakan dan Angkatan Laut Tiongkok meningkatkan kehadirannya di daerah itu, yang diyakini kaya akan minyak dan dekat dengan jalur pelayaran penting.

Pada penutupan pertemuan menteri luar negeri ASEAN Senin, Natalegawa mengatakan beberapa isu maritim akan dibahas di KTT itu, namun sengketa Laut Cina Selatan tidak akan masuk dalam agenda, kecuali jika ada bentrokan baru. "Isu-isu maritim termasuk Laut Cina Selatan akan tergantung pada saat para pemimpin bertemu. Semoga kondisi tetap tenang dan sangat stabil dan karena itu tidak perlu membawa masalah tersebut ke dalam KTT Asia Timur." Ujar Natalegawa.

Rusia dan Amerika menghadiri KTT Asia Timur sebagai pengamat tahun lalu tapi tahun ini akan menjadi peserta penuh. Beberapa negara ASEAN ingin memastikan agenda mereka mendominasi KTT Asia Timur, dan tidak diabaikan oleh mitra dialog ASEAN yang kuat.

Natalegawa mengatakan para menteri luar negeri ASEAN sepakat hari Senin, salah satu cara untuk melakukan itu adalah hanya membahas masalah yang menjadi kepentingan bersama atau kejadian-kejadian terkini dan tidak bisa diabaikan.

Mereka juga membicarakan pembangunan demokrasi Birma setelah pemerintah sipil menggantikan militer bulan Maret.

Katanya, Menteri Luar Negeri Birma, Wunna Maung Lwin, dalam pertemuan itu mengatakan akan berkomunikasi dengan "semua elemen" di negara itu, termasuk pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi.

Lebih lanjut Natalegawa mengatakan,"Saya telah berbicara, bukan sebagai Ketua ASEAN tetapi sebagai wakil Indonesia, dengan Daw Aung San Suu Kyi dalam beberapa kesempatan. Saya tahu dia ingin berkomunikasi dengan pemerintah baru di Myanmar. Jadi, kami berharap jika pemerintah baru juga memandang hal yang sama, maka komunikasi ini harus dilakukan, bukan hanya di niat saja."

Natalegawa mengatakan para menteri ASEAN juga membahas sengketa perbatasan bulan Februari antara Kamboja dan Thailand ketika militer mereka saling bentrok, menewaskan beberapa orang di kedua belah pihak.

Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, menengahi kesepakatan untuk mengirim pengamat ke wilayah sengketa untuk memantau gencatan senjata tak resmi.

Natalegawa hari Senin mengatakan pengiriman pengamat tertunda oleh perselisihan tentang daerah mana yang boleh dipantau.

XS
SM
MD
LG