BANGKOK —
Partai berkuasa Thailand Pheu Thai berharap pemilu bulan Februari itu akan kembali memberi mereka kemenangan, bahkan dengan mayoritas lebih besar. Slogan kampanye mereka “Hormati Suara Saya” adalah penolakan terhadap para demonstran anti-pemerintah yang sukses menghalangi para calon legislatif yang hendak mendaftarkan diri di 28 distrik.
Biarpun demikian partai itu diperkirakan akan kembali meraih mayoritas di parlemen, sebagian karena berbagai kebijakan populer yang memberikan manfaat bagi para pendukungnya terutama di kawasan-kawasan pedesaan di bagian utara.
Namun di ibukota, puluhan ribu warga kota kelas menengah Thailand berupaya menggagalkan pemilu itu dengan menduduki bagian-bagian utama kota itu.
Suranand Vejjajiva, sekretaris PM Yingluck, mengatakan pemilu akan memastikan demokrasi Thailand bergerak maju.
“Jika tidak ada pemilu, saya pikir konflik dan konfrontasi akan meningkat dan bisa berujung pada kekerasan lebih luas yang tidak diinginkan oleh siapapun di Thailand atau bahkan oleh komunitas internasional,” ujar Suranand.
Demonstrasi dimulai setelah pemerintahan PM Yingluck mendukung sebuah RUU yang sedianya akan mengijinkan kakak laki-lakinya, bekas PM Thaksin Shinawatra, pulang ke Thailand dan menghindari vonis dua tahun penjara akibat korupsi.
Yingluck menghimbau pelaksanaan pemilu baru. Tetapi demonstran dan Partai Demokrat yang beroposisi, yang tidak mampu menyamai kekuatan politik Pheu Thai, menuntut pemerintah digantikan oleh sebuah dewan reformasi sementara.
Suthep Thaugsuban, pemimpin protes dan bekas anggota parlemen, berpendapat langkah itu akan menjadikan Thailand lebih transparan dan demokratis.
Ia mengatakan, “Tujuan utama kami adalah mereformasi Thailand untuk membuat pemilu bersih, tanpa korupsi atau politik uang, dan kami ingin memilih anggota DPR yang benar-benar mewakili rakyat.”
Gerakan anti-pemerintah itu bertujuan “melumpuhkan” kota Bangkok mulai 13 Januari guna menekan pemerintah agar mundur.
Kalangan analis dan militer Thailand memperingatkan akan meningkatnya kekerasan. Lebih dari 50 partai akan bersaing dalam pemilu 2 Februari itu, dipimpin partai Pheu Thai pimpinan PM Yingluck. Tetapi dengan serangkaian demonstrasi yang dijadwalkan di ibukota dalam hari-hari mendatang, pemilu itu akan menjadi ujian penting bagi demokrasi Thailand.
Biarpun demikian partai itu diperkirakan akan kembali meraih mayoritas di parlemen, sebagian karena berbagai kebijakan populer yang memberikan manfaat bagi para pendukungnya terutama di kawasan-kawasan pedesaan di bagian utara.
Namun di ibukota, puluhan ribu warga kota kelas menengah Thailand berupaya menggagalkan pemilu itu dengan menduduki bagian-bagian utama kota itu.
Suranand Vejjajiva, sekretaris PM Yingluck, mengatakan pemilu akan memastikan demokrasi Thailand bergerak maju.
“Jika tidak ada pemilu, saya pikir konflik dan konfrontasi akan meningkat dan bisa berujung pada kekerasan lebih luas yang tidak diinginkan oleh siapapun di Thailand atau bahkan oleh komunitas internasional,” ujar Suranand.
Demonstrasi dimulai setelah pemerintahan PM Yingluck mendukung sebuah RUU yang sedianya akan mengijinkan kakak laki-lakinya, bekas PM Thaksin Shinawatra, pulang ke Thailand dan menghindari vonis dua tahun penjara akibat korupsi.
Yingluck menghimbau pelaksanaan pemilu baru. Tetapi demonstran dan Partai Demokrat yang beroposisi, yang tidak mampu menyamai kekuatan politik Pheu Thai, menuntut pemerintah digantikan oleh sebuah dewan reformasi sementara.
Suthep Thaugsuban, pemimpin protes dan bekas anggota parlemen, berpendapat langkah itu akan menjadikan Thailand lebih transparan dan demokratis.
Ia mengatakan, “Tujuan utama kami adalah mereformasi Thailand untuk membuat pemilu bersih, tanpa korupsi atau politik uang, dan kami ingin memilih anggota DPR yang benar-benar mewakili rakyat.”
Gerakan anti-pemerintah itu bertujuan “melumpuhkan” kota Bangkok mulai 13 Januari guna menekan pemerintah agar mundur.
Kalangan analis dan militer Thailand memperingatkan akan meningkatnya kekerasan. Lebih dari 50 partai akan bersaing dalam pemilu 2 Februari itu, dipimpin partai Pheu Thai pimpinan PM Yingluck. Tetapi dengan serangkaian demonstrasi yang dijadwalkan di ibukota dalam hari-hari mendatang, pemilu itu akan menjadi ujian penting bagi demokrasi Thailand.
