Tautan-tautan Akses

PM Irak Tolak Bentuk Pemerintahan Darurat


PM Irak Nouri al-Maliki menolak membentuk sebuah pemerintahan darurat (foto: dok).

PM Irak Nouri al-Maliki menolak membentuk sebuah pemerintahan darurat (foto: dok).

PM Irak Nouri al-Maliki menolak membentuk sebuah pemerintahan darurat dalam upaya mengatasi pemberontakan militan Islam Sunni.

Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki hari Rabu (25/6) mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi negara dan hasil pemilu parlemen Irak 30 April lalu. Para pemimpin Irak mengatakan mereka pasti memenuhi tenggat 1 Juli untuk membentuk pemerintah pasca pemilu itu.

Di Brussels, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan kepada para wartawan di pertemuan NATO bahwa Amerika berkepentingan terkait siapa yang memimpin Irak tetapi tidak akan turut campur dalam proses pembentukannya.

Kerry dan Presiden Amerika Barack Obama terus mendesak Irak agar membentuk pemerintah yang melibatkan minoritas Sunni dan Kurdi disana. Pemerintah Maliki dari kaum Syiah dikecam karena mengesampingkan kaum minoritas dan membiarkan berlanjutnya ketegangan sektarian.

Militan kelompok ISIS yang merupakan sempalan al-Qaida telah menguasai banyak wilayah di Irak utara dan barat.

Amerika akan mengirim hingga 300 penasihat militer untuk membantu Irak melawan militan itu. Grup pertama akan memulai misi mereka hari Selasa, dan lebih banyak lagi akan tiba dalam beberapa hari mendatang.

PBB mengatakan lebih dari 1.000 orang tewas di Irak bulan Juni, sebagian besar warga sipil. Irak dilanda kekerasan terparah sejak 2008, dan data PBB menunjukkan 4.500 korban telah tewas hingga akhir Mei.

XS
SM
MD
LG