Tautan-tautan Akses

PM Irak Keluarkan Larangan Bepergian bagi Sejumlah Anggota Parlemen


Para anggota parlemen Irak pada konferensi pers di Baghdad, 14 April lalu (foto; dok).

Para anggota parlemen Irak pada konferensi pers di Baghdad, 14 April lalu (foto; dok).

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi hari Selasa (2/8) mengeluarkan larangan bepergian bagi sejumlah anggota parlemen dan politisi Irak.

Larangan bepergian itu dikeluarkan di tengah mengemukanya tuduhan korupsi dalam sidang dengar keterangan di parlemen dengan menteri pertahanan negara itu.

Menteri Pertahanan Khaled Al Obeidi hari Senin (1/8) mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa ketua parlemen Salim Al Jabouri dan pejabat-pejabat pemerintah lain dan pengusaha telah berupaya membujuknya untuk memperoleh beberapa kontrak khusus dan mempekerjakan kembali beberapa karyawan yang dipecat karena korupsi.

Selain menyebut nama ketua parlemen, Al Obeidi juga menyebut empat nama anggota parlemen lain, seorang mantan anggota parlemen dan dua pejabat parlemen yang terkait dengan Al Jabouri.

Beberapa jam setelah sidang dengar keterangan itu, Perdana Menteri Haider Al Abadi memerintahkan penyidikan terhadap tuduhan-tuduhan korupsi itu. Pernyataan dari kantor Al Abadi hari Selasa (2/8) mengatakan dekrit itu merupakan langkah sementara yang melarang mereka yang ada dalam daftar tersebut meninggalkan Irak hingga penyelidikan selesai.

Ketika menyampaikan tuduhannya, Menteri Pertahanan Khaled Al Obeidi, yang adalah seorang Muslim Sunni, disambut tepuk tangan para anggota parlemen dari kelompok Syiah. Namun anggota parlemen dari kelompok Sunni dengan marah melakukan interupsi.

Obeidi mengatakan ketua parlemen yang juga seorang tokoh Sunni menjanjikan “masa depan politik” kepadanya jika ia bekerja sama. Ditambahkannya salah seorang anggota parlemen berusaha

mendorongnya untuk menandatangani beberapa kontrak perjanjian dengan nilai sangat besar dengan perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk kontrak katering bernilai satu miliar dolar, kontrak menyangkut pengadaan kendaraan lapis baja bernilai 2,8 miliar dolar, dan kontrak mengenai Kendaraan militer Humvees bernilai 421 juta dolar.

Ketua parlemen Salim Al Jabouri dan anggota-anggota parlemen yang dituduh korupsi itu menyangkal tuduhan tersebut dan menyerukan diadakannya penyidikan. [em]

XS
SM
MD
LG