Tautan-tautan Akses

Survei: PM Inggris Punya Tanggung Jawab Moral terkait Dokumen Panama


Terkait dokumen Panama, 77 % warga Inggris dewasa setuju bahwa PM David Cameron punya tanggung jawab moral untuk “memastikan transparansi di teritori Inggris di luar negeri” (foto: dok).

Terkait dokumen Panama, 77 % warga Inggris dewasa setuju bahwa PM David Cameron punya tanggung jawab moral untuk “memastikan transparansi di teritori Inggris di luar negeri” (foto: dok).

Mayoritas warga Inggris kaget mendapati bahwa banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang dibocorkan oleh 'Dokumen Panama' berada dalam teritori Inggris di kepulauan Virgin.

Meskipun Perdana Menteri Inggris David Cameron telah mengakui bahwa ia diuntungkan oleh pendirian perusahaan bayangan Panama, warga Inggris juga kaget mendapati bahwa banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang dibocorkan oleh Dokumen Panama berada dalam teritori Inggris.

Separuh lebih perusahaan yang disebut dalam dokumen firma hukum Mossack-Fonseca di Panama yang dibocorkan itu terdaftar di teritori Inggris yang ada di luar Inggris, 110 ribu berada di Kepulauan Virgin, Inggris.

Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan tidak lama sebelum dokumen itu dibocorkan sebagian besar warga Inggris menginginkan tindakan atas pengelabuan pajak. 77 % warga Inggris dewasa setuju bahwa Cameron punya tanggung jawab moral untuk “memastikan bahwa teritori Inggris di luar negeri setransparan mungkin.”

Jajak pendapat itu dilakukan oleh organisasi non pemerintah, Global Witness yang mengkampanyekan dihentikannya korupsi dalam sistem politik dan ekonomi global. Aktifis kampanye senior, Rachel Owens mengatakan Global Witness menyerukan transparansi.

“Kami menyerukan penyusunan sebuah daftar yang menunjukkan dan memaparkan pemilik sesungguhnya semua perusahaan yang berkantor di semua tempat penghindaran pajakInggris,” kata Owens.

Perusahaan-perusahaan bayangan di luar negeri itu memungkinkan orang-orang kaya menyembunyikan keuntungan gelap atau menghindari pembayaran pajak. Tapi perusahaan itu juga mengikis uang, khususnya merugikan negara-negara yang lebih miskin.

“Salah satu kasus besar kami menunjukkan dalam lima kesepakatan rahasia yang dilakukan di Republik Demokratik Kongo (DRC), 1,4 miliar dolar hilang lewat perusahaan-perusahaan asing,” imbuh Owens. “Dan (jumlah) ini dua kali lipat anggaran kesehatan dan pendidikan DRC.” [my/jm]

XS
SM
MD
LG