JAKARTA —
Sejak PKS menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena PKS menilai kebijakan tersebut justru akan menambah beban rakyat, hubungan PKS dengan partai-partai lain dalam koalisi semakin tidak harmonis. Partai koalisi selama ini adalah Partai Demokrat, Golkar, PKS, PKB, PAN dan PPP.
Penolakan PKS terhadap kebijakan pemerintah ditanggapi berbagai kalangan, dan ada yang menilai PKS seharusnya menarik keluar para menterinya dari kabinet, sementara ada juga yang berpendapat, Presiden Yudhoyono harus tegas terhadap sikap PKS dan memberhentikan tiga menteri berasal dari PKS.
Meski sampai saat ini Presiden Yudhoyono belum menentukan sikap, wacana yang muncul akhir-akhir ini adalah dua menteri berasal dari PKS segera dikeluarkan dari kabinet, sementara satu menteri dipertahankan.
Menanggapi wacana yang semakin berkembang tersebut, Wakil Sekretaris PKS, Mahfudz Siddiq di Jakarta Jum’at mengatakan, PKS tidak pernah khawatir kemungkinan akan diberhentikannya para menteri PKS dari Kabinet.
Tiga Menteri kabinet berasal dari PKS adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
“Menteri PKS yang ada sekarang pak Suswono, pak Salim, pak Tif itu secara pribadi mereka pernah menyatakan siap kalau harus mundur dari kabinet, dari kursi menteri. Dan yang saya tahu pak Suswono itu yang paling awal menyatakan kesiapan, tapi kan lagi-lagi kita belum tahu nih keputusan pak SBY akan seperti kan apakah akan memundurkan satu, dua atau tiga-tiganya,” jelas Mahfudz Siddiq.
Sementara menurut Sekretaris Sekretariat Gabungan atau Setgab Partai Koalisi yang juga sebagai Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, meski belum diputuskan, partai koalisi terus melakukan pertemuan membahas soal sikap PKS dalam koalisi.
“Yang membekukan dia sendiri, yang mencairkan dia sendiri, biar saja dia yang bicara, saya tidak tahu apa-apa,” kata Amir Syamsudin.
Sampai saat ini ketiga menteri barasal dari PKS belum pernah menyampaikan secara terbuka kesiapannya jika PKS memutuskan menarik diri dari koalisi dan otomatis akan menarik menterinya dari kabinet. Ketiga menteri tersebut menegaskan sebagai pembantu presiden, masih berkosentrasi penuh melaksanakan tugas negara.
Penolakan PKS terhadap kebijakan pemerintah ditanggapi berbagai kalangan, dan ada yang menilai PKS seharusnya menarik keluar para menterinya dari kabinet, sementara ada juga yang berpendapat, Presiden Yudhoyono harus tegas terhadap sikap PKS dan memberhentikan tiga menteri berasal dari PKS.
Meski sampai saat ini Presiden Yudhoyono belum menentukan sikap, wacana yang muncul akhir-akhir ini adalah dua menteri berasal dari PKS segera dikeluarkan dari kabinet, sementara satu menteri dipertahankan.
Menanggapi wacana yang semakin berkembang tersebut, Wakil Sekretaris PKS, Mahfudz Siddiq di Jakarta Jum’at mengatakan, PKS tidak pernah khawatir kemungkinan akan diberhentikannya para menteri PKS dari Kabinet.
Tiga Menteri kabinet berasal dari PKS adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
“Menteri PKS yang ada sekarang pak Suswono, pak Salim, pak Tif itu secara pribadi mereka pernah menyatakan siap kalau harus mundur dari kabinet, dari kursi menteri. Dan yang saya tahu pak Suswono itu yang paling awal menyatakan kesiapan, tapi kan lagi-lagi kita belum tahu nih keputusan pak SBY akan seperti kan apakah akan memundurkan satu, dua atau tiga-tiganya,” jelas Mahfudz Siddiq.
Sementara menurut Sekretaris Sekretariat Gabungan atau Setgab Partai Koalisi yang juga sebagai Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, meski belum diputuskan, partai koalisi terus melakukan pertemuan membahas soal sikap PKS dalam koalisi.
“Yang membekukan dia sendiri, yang mencairkan dia sendiri, biar saja dia yang bicara, saya tidak tahu apa-apa,” kata Amir Syamsudin.
Sampai saat ini ketiga menteri barasal dari PKS belum pernah menyampaikan secara terbuka kesiapannya jika PKS memutuskan menarik diri dari koalisi dan otomatis akan menarik menterinya dari kabinet. Ketiga menteri tersebut menegaskan sebagai pembantu presiden, masih berkosentrasi penuh melaksanakan tugas negara.
