Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di kawasan lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak berlangsung lancar, meski beberapa waktu lalu terdapat ancaman boikot Pilpres dari Front Pekerja Lokalisasi (FPL) yang menolak penutupan lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 8 Juni lalu.
Dari 26 TPS yang tersebar dikawasan Dolly dan Jarak, semuanya telah didirikan dan beroperasi.
Dikatakan oleh Heru, selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 68, RT 2 RW11 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, animo warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya cukup tinggi, meski pemerintah kota Surabaya telah mendeklarasikan alih fungsi wisma prostitusi dan alih profesi.
Lebih dari setengah jumlah pemilih yang mencapai 400 orang telah muncul untuk memberikan suaranya pada Rabu pagi.
“Dari masyarakat lokal, kebanyakan kita di pisah-pisah, untuk kita yang di TPS 68 kita melayani 2 RT disebelah kita, jadi untuk warga kita sendiri dialihkan ke TPS sebelah, jadi bukan warga kita langsung (yang di sini)," ujarnya.
Suto Hari selaku Ketua Rukun Warga (RW) 11 Kelurahan Putat Jaya mengatakan, isu adanya boikot Pilpres maupun mogok memilih oleh warga maupun penghuni lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak tidak terjadi. Warga masih terlihat mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sekitar lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak, yang sudah ditinggalkan oleh sebagian pekerja lokalisasi.
“Tidak ada masalah, karena apa, yang dulunya dikatakan mau golput, mau menolak Pemilu, tetapi di hari H-nya di tiap-tiap TPS masih ada," ujarnya.
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyiagakan tim khusus untuk menjaga dan mengamankan jalannya pemungutan suara pada Pilpres 9 Juli ini, dari ancaman gangguan keamanan maupun aksi boikot.
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Komisaris Besar Polisi Setija Junianta mengatakan, pendekatan secara damai dan humanis telah dilakukan oleh aparat keamanan untuk memastikan Pilpres berjalan aman dan lancar.
“Kita memberikan prioritas itu, karena dengan dinamika yang ada kita berikan tambahan prioritas dalam pengamanan, karena beberapa waktu yang lalu kaitannya dengan kebijakan dari Pemerintah Kota untuk menutup lokalisasi Dolly, maka dinamika itu dimungkinkan ada di sini, namun demikian kita tetap secara persuasif, secara preventif, humanis, kita melakukan himbauan-himbauan di lokalisasi Dolly ini untuk memberikan haknya, dan alhamdulillah sangat antusias," ujarnya.
Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono menegaskan, Polisi bersama TNI telah melakukan serangkaian operasi cipta kondisi untuk mamastikan rasa aman warga Jawa Timur, sehingga dapat menyalurkan hak suaranya dengan baik tanpa adanya ancaman dan gangguan.
“Kalau dikatakan rawan, tidak. Mulai tadi malam ada dua cipta kondisi yang kita laksanakan dalam rangka memberikan rasa aman, yang pertama adalah patroli skala besar itu gabungan Polisi, TNI, untuk melaksanakan patroli menggunakan truk. Kalau tadi malam ada 2 kegiatan yang kita laksanakan mulai jam 1 malam, itu di jalan Banyu Urip, itu kita laksanakan razia mengantisipasi serangan fajar, kasarannya antisipasi sajam (senjata tajam), senpi (senjata api), bahan peledak, sampai jam 5 pagi kita laksanakan," ujarnya.
