Perundingan pemerintah Thailand dengan kelompok-kelompok separatis di Thailand Selatan, untuk mengakhiri lebih dari satu dekade kekerasan yang telah merenggut ribuan jiwa, disambut banyak pihak.
Pembicaraan di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, itu didukung pemerintah Malaysia dan menandai usaha terbaru pihak berwenang Thailand untuk mengakhiri lebih dari sepuluh tahun pemberontakan di propinsi-propinsi di Thailand selatan.
Pembicaraan-pembicaraan sebelumnya gagal sebagian karena faksi-fraksi pemberontak terpecah. Namun kini ada optimisme yang lebih besar sejak beberapa kelompok membentuk sebuah organisasi payung, yaitu Dewan Permusyawaratan Patani atau Mara Patani, dengan tujuan berusaha mencari solusi yang adil, menyeluruh dan berkesinambungan.
Pembicaraan yang dilangsungkan militer Thailand ini berlangsung setelah usaha-usaha sebelumnya yang dipimpin bekas pemerintah PM Yingluck Shinawatra mengalami kegagalan.
Panitan Wattanayagorn, seorang penasehat pemerintah dan pakar politik, mengatakan, fokus pemerintah Thailand adalah menciptakan perdamaian dan kestabilan di wilayah itu setelah satu dekade konflik dan membuat sebuah kemajuan besar.
"Lebih sistematis, lebih terorganisir, lebih teratur, meski sejumlah isu masih tetap sama. Tapi kini ada partisipan-partisipan baru, dan lebih dinamis dan lebih berkomitmen. Ini merupakan sebuah awal yang sangat baik," ujarnya.
Pada akhir 1980-an, dalam proses perdamaian, penangkapan dan amnesti membuahkan penurunan kekerasan yang signifikan selama beberapa tahun.
Namun, di bawah kepemimpinan PM Thaksin Shinawatra sejak tahun 2001, pemerintah mengubah peraturan keamanan yang sudah lama berlaku yang mengakibatkan peningkatan pertumpahan darah sejak 2004.
Kekerasan itu mencakup aksi tembak lari dengan kendaraan, pemenggalan, dan pemboman di kota-kota utama dekat perbatasan dengan Malaysia.
Utusan Mara Patani Abu Hafiz mengatakan tujuan akhir kelompoknya adalah kedaulatan dan hak untuk mengambil keputusan sendiri.
Angkhana Neelapaichit, anggota Komisi HAM Nasional, mengatakan, perundingan itu mengindikasikan adanya "sejumlah gerakan" khususnya di kalangan kelompok-kelompok pemberontak yang hadir. Namun Angkhana mengatakan, agar perundingan itu berhasil perlu perwakilan masyarakat yang lebih luas.
Militer Thailand mengambil langkah-langkah yang menyerukan agar para pemberontak mengakhiri kekerasan, namun sejauh ini hanya menawarkan sedikit konsesi sebagai imbalannya. Para analis mengatakan, kelompok-kelompok pemberontak kemungkinan akan memperluas pembicaraan mengenai masa kekuasaan pemerintah militer hingga pemilu yang diperkirakan berlangsung tahun 2017, dengan harapan memperoleh konsesi yang lebih besar dari pemerintah sipil mendatang.
