Tautan-tautan Akses

Perubahan Iklim, 26 Daerah Tidak Bisa Capai Target Produksi Pangan Nasional

  • Yudha Satriawan

Sawah di waduk (Foto: dok.)

Sawah di waduk (Foto: dok.)

Perubahan iklim yang tidak biasa membuat 26 daerah di Indonesia tidak bisa mencapai target produksi pangan nasional tahun ini. Pemerintah pusat menyatakan akan memetakan daerah rawan bencana akibat perubahan iklim sehingga tahun depan bisa mendorong produksi pangan nasional.

“Ya ini sawah musiman..jadi sawah kalau air waduk menyusut..”

Hamparan padi menghijau tampak di antara genangan air waduk Cengklik, Boyolali, Jawa tengah. Lahan seluas dua kali lapangan sepakbola yang terletak di salah satu sisi waduk itu, kini ditanami berbagai komoditas pangan, seperti padi, kacang tanah, dan kedelai. Di sisi waduk lain yang agak mongering, juga digunakan warga untuk bertani. Wiyono, salah seorang petani di dalam kompleks waduk, mengatakan kepada VOA, ia baru bisa bertani ketika musim kemarau, karena ketika datang musim hujan, lahan pertaniannya akan tertutup air waduk. Akhirnya setiap musim hujan Wiyono justru menganggur.

“Daripada nganggur gitu aja...ya ini kan sawah di dalam waduk..lahan waduk..saya pakai 4 ribu meter hampir setengah hektar..ini lahan kering karena lahan waduk mengering.. biasanya saya tanami padi, jenisnya ada IR 64 atau Pertiwi.kalau jenis 64 itu butuh waktu 3 bulan, kalau jenis pertiwi ya bisa 4 bulan..lumayan bisa panen 1-2 kali..ya ini agak khawatir cuacanya, kadang panas, kadang hujan deras..ini peralihan musim kayaknya,” kata Wiyono.

Hal yang bertolakbelakang dialami petani di luar kompleks waduk. Musim kemarau justru menjadi momok karena air waduk menyusut drastis dan mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa pompa penyedot air guna mengairi sawah. Jika kekeringan, mereka pun gagal panen.

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyangga ketersediaan bahan pangan nasional. Setiap tahun pemerintah pusat menargetkan Jawa Tengah memasok sedikitnya dua juta ton beras. Tetapi perubahan iklim dan bencana kerap membuat Jawa Tengah tidak bisa memenuhi target itu.

Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mendorong kepala-kepala daerah untuk memetakan kawasan rawan bencana dan yang terpapar perubahan iklim El Nino. Hal ini disampaikannya ketika menghadiri Pekan Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Solo akhir Oktober lalu.

“Gubernur dan bupati/walikota bergerak bersama membuat pemetaan kawasan rawan bencana, termasuk bencana kekeringan rawan pangan menghadapi perubahan iklim, el nino, kekeringan yang berkepanjangan.pemetaan ini digabungkan dengan hasil dari BNPB untuk membuat road map sebagai bentuk kesiapan menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak bersahabat..iklim sangat mengganggu pada kondisi pertanian bahan pangan nasional,” kata Tjahyo Kumolo.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Umum BNPB Dodi Ruswandi mengatakan Indonesia juga perlu membuat peta yang menunjukkan strategi mengurangi resiko bencana guna menghadapi perubahan iklim, setidaknya hingga tahun 2030. Menurut Dodi, potensi bencana rawan pangan masuk dimasukkan dalam kerangka jangka panjang tersebut.

Dodi mengatakan, “Kami selaku dari BNPB menilai perlu disusun sebuah kerangka besar atau peta jalan pengurangan resiko bencana atau PRB Nasional sampai tahun 2030 yang berisi kajian dan pertimbangan di tingkat global dan nasional, termasuk perubahan jenis, intensitas, dan frekuensi bencanaserta kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim..sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki resiko bencana alam yang lebih tinggi dan lebih menyebar dibanding negara-negara lain yang karakter negara dataran.”

Menteri Pertanian Amran Sulaiman ketika membuka Rembug Nasional Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan di Asrama Haji Donohudan memastikan bahwa meskipun ada 26 daerah yang tidak bisa mencapai target produksi pangan nasional, ketersediaan stok pangan nasional cukup untuk menghadapi kondisi kekeringan akibat El Nino. Ditegaskannya bahwa ke-26 daerah itu bakal menghadapi sanksi berupa tidak mendapat anggaran tertentu tahun 2016 nanti dari Kementerian Pertanian.

“Ketersediaan stok pangan nasional cukup untuk menghadapi kondisi kekeringan el nino, perubahan iklim..tahun ini standing crops ada 4,15 juta ton..total produksi pangan nasional 2015 ini 75 juta ton, tahun lalu hanya 70 juta ton..menggenjot produksi bahan pangan dengan melibatkan ristek dan litbang perguruan tinggi membuat varietas baru yang lebih banyak menghasilkan produksi bahan pangan..juga membuka lahan pertanian yang baru dan potensial menggenjot produksi pangan nasional...ada 26 daerah yang tidak tercapai target produksi bahan pangan nasional dan kena sanksi tidak mendapat anggaran dari Kementerian Pertanian di tahun 2016,” kata Amran. [ys/em]

XS
SM
MD
LG