Usai pertemuan tertutup yang dihadiri Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari tiga negara, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan pertemuan berlangsung produktif, konstruktif dan terbuka, menghasilkan joint declaration yang berisi empat kesepakatan.
Pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, membentuk gugus tugas diantara ketiga negara untuk berbagi informasi intelejen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Dan keempat, menyepakati pembentukan hotline informasi untuk merespon situasi darurat.
Menlu Retno Marsudi menambahkan hasil pertemuan trilateral menjadi pesan politik yang penting kepada dunia bahwa ketiga negara serius merespon gangguan keamanan di kawasan itu.
“Pesan politik yang sangat penning bagi kita dan bagi kawasan dan bagi dunia bahwa ketiga negara yang directly affected (terdampak langsung) tantangan keamanan yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera melakukan pertemuan dan merespon bersama tantangan-tantangan itu,” kata Menlu Retno Marsudi.
Meningkatnya ancaman keamanan termasuk penculikan dan perompakan bersenjata dengan korban warga sipil di kawasan itu, menurut Retno Marsudi, menjadi alasan diselenggarakannya pertemuan trilateral. Termasuk untuk melindungi potensi ekonomi dan perdagangan yang besar, di mana ada sekitar 18 juta orang dan sekitar 55 juta metrik ton barang diangkut melintasi perairan ketiga negara itu tiap tahun. Belum lagi potensi 500 jenis pulau karang dan 2.500 jenis ikan laut.
“Trade value (nilai perdagangan) dari 2009 hingga 2013 meningkat 70 persen di wilayah BIMP-EAGA- kawasan kerjasama Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Nah, pada saat yang sama saat ini sedang dilakukan Priority Infrastructure Projects (PIPs) untuk pembangunan seaport, airport dan sebagainya di wilayah itu memegang posisi strategis. Menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan kawasan itu damai stabil. Di saat yang sama wilayah itu mendapatkan tantangan (keamanan),” jelas Menlu retno Marsudi.
Dalam kesempatan yang sama, ketiga panglima angkatan bersenjata melanjutkan pembahasan mengenai standar operasi (SOP) kerjasama keamanan di kawasan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, SOP ditargetkan segera selesai bulan Mei.
“Sekarang kan garis besarnya saja, percaya saja dengan menteri luar negeri yang penting sudah sepakat semuanya karena ini masalah kemanusiaan dan selanjutnya akan menyelesaikan SOP-nya. Dari panglima Malaysia kemudian Filipina, semua matra dilibatkan. Merasa pentingnya ini sebagai jalur ekonomi, batubara Filipina jaja 90 persen,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Menjawab pertanyaan mengenai empat warga Indonesia yang masih disandera di Filipina, Menlu Retno Marsudi mengatakan terus memantau melalui koordinasi dengan otoritas Filipina dan para sandera dalam keadaan baik dan sehat.
“Dari waktu ke waktu kita terus memantau keberadaan mereka, ada dimana, kelompok mana, siapa yang memegang dan sebagainya. Dan kita terus berkoordinasi untuk pelepasan keempat sandera tersebut. Kemarin saya juga melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Filipina antara lain kita kembali meningkatkan kerjasama dan koordinasi kita untuk pelepasan sandera tersebut,” jelas Menlu Retno Marsudi. [ms/em]
