Tautan-tautan Akses

Perempuan Turki Protes Peraturan untuk Batasi Aborsi


Ribuan perempuan di Turki berdemonstrasi menentang kebijakan Perdana Menteri Erdogan untuk memperkeras peraturan aborsi (3/6).

Ribuan perempuan di Turki berdemonstrasi menentang kebijakan Perdana Menteri Erdogan untuk memperkeras peraturan aborsi (3/6).

Perempuan Turki berdemonstrasi mendukung hak aborsi sebagai tanggapan atas seruan Perdana Menteri Turki untuk memperkeras peraturan untuk melakukan aborsi.

“Perdana Menteri, jangan campur urusan perempuan!” teriak ribuan perempuan yang berdemonstrasi mendukung hak melakukan aborsi.

Mereka memrotes pernyataan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan bulan lalu bahwa aborsi sama dengan pembunuhan, dan ia bertekad akan membatasinya.

Kemarahan dan ketakutan terasa di antara para demonstran itu. Salah seorang demonstran mengatakan, “Ini adalah tubuh kami. Kami berhak mengatakan tidak ada yang berhak mengatur kami. Jadi, kami memrotes itu.”

Demonstran lainnya mengatakan, “Sekarat, benar-benar sekarat, dengan cara yang mengerikan karena melakukan aborsi sendiri, ini terjadi sebelum arborsi diizinkan – ribuan perempuan meninggal. Ini yang akan terjadi, bagaimanapun mereka ingin membunuh perempuan.”

Sejak tahun 1983 arborsi bagi janin yang berusia sampai 10 minggu karena alasan kesehatan diizinkan di Turki. Untuk melakukannya, perempuan yang menikah harus mendapat izin suami, kecuali kehamilan itu membahayakan nyawa si ibu.

Hari Sabtu, Perdana Menteri Erdogan menyangkal kecaman yang menyebut pendiriannya mengenai aborsi bersikap anti-perempuan. Erdogan, yang juga adalah pendukung kuat kebijakan “tiga anak”, menyebut aborsi sebagai bagian dari persekongkolan untuk mengendalikan populasi Turki.

Gerakan perdana menteri itu ditujukan bagi pendukungnya yang beragama Islam, menurut kolumnis politik surat kabar Milliyet, Asli Aydintasbas. Tetapi, ia mengatakan, meskipun pemerintah memperoleh suara meyoritas di parlemen, sulit bagi pemerintah untuk meloloskan agendanya.

“Saya rasa akan sangat sulit untuk mengubah hak yang sudah dimiliki perempuan ini, termasuk yang beraliran konservatif. Aborsi tidak digunakan sebagai cara untuk mengendalikan populasi. Cara itu sudah digunakan secara luas di Turki dan perempuan sudah melakukan aborsi dengan cara aman selama 30 tahun. Mereka tidak akan menyerahkan hak itu dengan mudah. Saya rasa pemerintah akan perlu waktu untuk mencari pendukung usul ini, bahkan di kalangan perempuan konservatif,” ujarnya.

Meskipun penentangan terus meningkat, Pemerintah Turki nampaknya bertekad meneruskan usul reformasi aborsi dalam beberapa minggu mendatang. Pemerintah Turki mengatakan sedang mempersiapkan rancangan undang-undang baru, dan sebagian menteri senior mengatakan aborsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dilarang, bahkan bagi korban perkosaan.

Para pengamat politik memperingatkan, hal itu bisa mengakibatkan perpecahan politik baru dalam masyarakat yang sudah terpecah.
XS
SM
MD
LG