Tautan-tautan Akses

Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani Dinyatakan Bersalah


Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani (tengah) melambaikan tangannya setibanya di gedung Mahkamah Agung untuk menghadiri sidang dengar pendapat di Pakistan (26/4).

Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani (tengah) melambaikan tangannya setibanya di gedung Mahkamah Agung untuk menghadiri sidang dengar pendapat di Pakistan (26/4).

Mahkamah Tertinggi Pakistan menyatakan Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani bersalah karena menghina pengadilan.

Mahkamah Agung Pakistan mengeluarkan vonisnya di Islamabad, Kamis (26/4), yang memutuskan perdana menteri Gilani secara terbuka membangkang terhadap perintah pengadilan untuk membuka kembali kasus korupsi lama terhadap Presiden Asif Ali Zardari.

Mahkamah tidak mengharuskan Gilani meringkuk dalam penjara, dengan mengatakan hukuman terhadapnya hanya berlaku sampai hakim-hakim meninggalkan ruang sidang.
Sebelumnya, Gilani diperkirakan akan mendapat hukuman penjara selama enam bulan dan dapat diberhentikan dari jabatan apabila divonis bersalah.

Pengacara Pakistan yang juga pakar hukum Babar Sattar menyebut vonis Mahkamah Agung itu sebagai tamparan ringan untuk Gilani. “Dari segi etika dan moral, Gilani sudah kehilangan kekuatan moral untuk terus memerintah,” kata Sattar. Namun Sattar juga mengatakan vonis itu mencapai keseimbangan yang berhati-hati, yang menunjukkan bahwa vonis mahkamah tatap harus ditegakkan dengan tidak menciptakan akibat yang tidak dikehendaki dengan menghukum Perdana Menteri dengan cara yang menimbulkan krisis pemerintahan.

Vonis bersalah atas Gilani tersebut merupakan perkembangan terbaru dari pertikaian yang terus berlangsung antara mahkamah agung dan perdana menteri Pakistan atas status kasus korupsi yang terjadi tahun 1990-an.

Kejaksaan menuduh Presiden Zardari, mantan perdana menteri Benazir Bhutto dan lain-lain mencuci jutaan dolar melalui rekening-rekening bank Swiss. Bhutto, isteri Presiden Zardari, dibunuh tahun 2007.

Tuduhan terhadap Zardari dan lain-lain dicabut setelah persetujuan amnesty tahun 2007, tetapi mahkamah membatalkan persetujuan itu tahun 2009 dan telah bersengketa sejak itu untuk membuka kembali kasus tersebut.

Perdana Menteri Gilani tidak mau bekerjasama, dengan mengemukakan argumentasi bahwa presiden mempunyai kekebalan hukum saat yang bersangkutan memegang jabatan.
XS
SM
MD
LG