Tautan-tautan Akses

Perancis Akui Pemerintahan Oposisi Libya Secara De Fakto

  • Lisa Bryant
  • Wita Sholhead

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy secara de fakto mengakui pemerintahan kelompok oposisi Libya.

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy secara de fakto mengakui pemerintahan kelompok oposisi Libya.

Perancis menjadi negara Barat pertama yang mengakui kelompok oposisi Libya sebagai wakil sah negara tersebut.

Pemerintah Perancis mengumumkan, Kamis, akan saling mengirim duta besar dengan Dewan Pemerintah Sementara Libya yang beroposisi di Benghazi, setelah pertemuan antara Presiden Nicolas Sarkozy dengan dua anggota dewan. Sementara kebijakan ini penting, pemerintah Prancis menyebutnya sebagai pengakuan politik, bukan pengakuan hukum.

Sementara itu, Uni Eropa menyetujui sanksi-sanksi baru terhadap Libya, sewaktu para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu di Brussels. Menteri Luar Negeri Portugal Luis Amado berbicara kepada wartawan sebelum pertemuan mengatakan, "Kami berpendapat, rezim Gaddafi sudah berakhir. Di Tripoli, kami harus mulai membahas gencatan senjata, dialog nasional, dan program reformasi politik yang dapat mempertahankan persatuan Libya dan menciptakan Libya yang damai dan stabil secepat mungkin.”

Para pemimpin Eropa diperkirakan akan membahas pemberlakuan zona larangan terbang terhadap Libya pada pertemuan darurat hari Jumat. Inggris dan Perancis telah mendesak diberlakukannya zona larangan terbang, tetapi Menteri Luar Inggeris William Hague menyebut keadaan sekarang ini menuntut zona larangan terbang diberlakukan. Ia mengatakan, “Sangat penting bahwa zona larangan terbang didukung dunia internasional, dan itu adalah dasar hukum yang jelas dan mendapat dukungan luas dari dalam kawasan itu sendiri, yaitu Afrika Utara dan Timur Tengah.”

Menteri-menteri pertahanan NATO juga membahas zona larangan terbang terhadap Libya dalam pertemuan terpisah di Brussels.

XS
SM
MD
LG