Tautan-tautan Akses

Pengamat: Pimpinan DPR Harus Bebas Korupsi

  • Fathiyah Wardah

Sidang paripurna DPR/MPR dan DPD RI, 1 Oktober 2014 (foto: VOA/Andylala).

Sidang paripurna DPR/MPR dan DPD RI, 1 Oktober 2014 (foto: VOA/Andylala).

Pengamat menyayangkan dua dari lima nama pimpinan baru DPR RI 2014-2019 yang sering disebut dalam kasus korupsi, dan menyatakan bahwa DPR RI harus dipimpin oleh orang-orang yang bebas dari korupsi.

Sidang Paripurna DPR RI 2014-2019 hari Rabu (1/10) malam telah memutuskan politisi Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara Wakil-wakil Ketua DPR juga dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yaitu Fadli Zon dari Fraksi Gerindra, Agus Hermanto dari Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS dan Taufik Kurniawan dari Fraksi PAN.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyayangkan komposisi pimpinan DPR tersebut. Dia mengatakan dari lima pimpinan DPR yang ada saat ini ada dua nama yaitu Setya Novanto dan Fahri Hamzah yang sering disebut dalam sejumlah kasus korupsi.

Kondisi tersebut lanjut Ray dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana akan ada usaha untuk melemahkan KPK seperti mengintervensi pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Ray mengungkapkan sejumlah kasus korupsi yang menyebutkan dugaan keterlibatan Setya Novanto selama ini, seperti kasus korupsi PON Riau dengan tersangka Rusli Zainal, korupsi proyek e-KTP dan sengketa pilkada Jawa Timur.

Sedangkan Fahri Hamzah pernah disebut dalam keterangan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis ketika bersaksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum.

Dalam sidang tersebut, Yulianis mengaku memberikan uang dalam amplop sebesar US$ 25.000 kepada politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Pengeluaran uang untuk Fahri tersebut dicatat Yulianis sebagai uang muka pembelian mobil sesuai dengan arahan Nazaruddin.

Menurut Ray, seharusnya DPR dipimpin oleh orang yang tidak tersangkut masalah korupsi.

Ia mengatakan, "Catatannya tidak menjanjikan. Yang kedua, gagasannya juga tidak dikenal. Dari sisi kepemimpinan juga tidak terlalu menonjol. Setya Novanto dan Fahri Hamzah sering disebut dalam sejumlah kasus korupsi. Setya (Novanto) sudah sering bolak balik KPK untuk menjadi saksi dalam sejumlah kasus."

Sementara, koordinator Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan juga menyatakan upaya pelemahan KPK merupakan salah satu target dari sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Dugaan tersebut tambahnya karena KPK dinilai oleh partai politik sebagai penghambat kerja politisi, khususnya bagi usaha pendanaan parpol.

Dengan dipilihnya Setya sebagai ketua DPR, menurut Abdulah, hal itu justru membuat komitmen DPR dalam memberantas korupsi dipertanyakan.

Pemilihan ketua DPR kali ini kata Abdullah seharusnya menjadi momentum perubahan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang pada pemerintahan sebelumnya melibatkan banyak anggota Dewan.

Masyarakat Jakarta yang ditemui VOA juga mengaku kecewa dengan terpilihnya sejumlah pimpinan DPR yang tersangkut masalah hukum.

Andri, seorang warga DKI mengatakan, "Sebagai masyarakat, (saya) kecewa aja sudah kena kasus korupsi seperti itu bisa dipilih sebagai ketua DPR."

Sementara Dian menambahkan, "Kecewa sih seharusnya lebih memilih orang-orang yang berkualitas bukan orang-orang yang terlibat masalah hukum. Harusnya berhati-hati dalam memilih karena itu kan berdampak kepada rakyat."

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil mengatakan terpilihnya Ketua DPR Setya Novanto dan empat pimpinan lainnya tidak menyalahi kostitusi.

Nasir menjelaskan,"Kami melihat apa yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang MD3 juga tatib yang menjadi landasan daripada pemilihan itu dilakukan." Nasir menambahkan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses pemilihan pimpinan DPR itu.

XS
SM
MD
LG