Tautan-tautan Akses

Pengamat: Perlu Intervensi Pemerintah untuk Kendalikan Harga

  • Iris Gera

Sebuah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara (foto: dok).

Sebuah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara (foto: dok).

Meski Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, dalam situasi tertentu intervensi pemerintah dibutuhkan agar harga-harga terkendali. Demikian disampaikan pengamat pangan, Hardinsyah.

Langkah pemerintah gencar mengintervensi pasar menyebabkan harga komoditas pangan relatif stabil. Demikian disampaikan pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor, Hardinsyah di Jakarta, Sabtu.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya hampir seluruh komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan saat menjelang lebaran, tahun ini kondisi tersebut tidak terjadi.

Operasi pasar yang lebih banyak dilakukan pemerintah dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, blusukan ke pasar-pasar tradisonal yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait, serta perbaikan sistem distribusi, membuat harga-harga tidak mengalami gejolak berlebihan.

“Kalau saya lihat fakta-fakta itu semakin membaiknya ya, harga pangan itu naik hanya daging sapi, terigu, kemudian minyak goreng, cabai, yang lain relatif turun, terkendali karena intervensi-intervensi pemerintah,” kata Hardinsyah.

Pengamat pangan dari IPB, Hardinsyah di Jakarta, Sabtu (11/07).

Pengamat pangan dari IPB, Hardinsyah di Jakarta, Sabtu (11/07).

Hardinsyah menilai tidak salah jika Indonesia menganut sistem pasar bebas karena era globalisasi tidak lagi bisa dihindari. Namun ia mengingatkan kepentingan masyarakat di dalam negeriharus tetap menjadi prioritas sehingga pada saat kondisi tertentu intevensi pemerintah dibutuhkan.

“Idealnya sebenarnya dalam teori ekonominya kan bersaing sempurna, tapi ketika justeru diungguli oleh dari sisi suplai ituakhirnya kan harga meningkat terus, untuk kondisi tertentu itu perlu diintervensi supaya bisa membela kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Sebelumnya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Sri Agustina mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menekan disparitas harga berbagai komoditas pangan. Ia mengakui pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan terjadi disparitas harga, bahkan terkadang tidak masuk akal antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi dipasar.

“Dari Undang-Undang Perdagangan sama Peraturan Presiden 71 Tahun 2015 itu kan mengamanatkan bahwa pemerintah tugasnya salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan, mengefisiensikan perdagangan antar pulau, Kementerian Perdagangan menjembatani sektor hulu dan sektor hilir agar disparitas harga bisa diturunkan, sekarang sih yang kita harus kawal kalau lihat perkembangan harganya ya cabai sama daging, yang lainnya sepertinya trendnya akan turun,” kata Sri Agustina.

Disisi lain, pemerintah ditegaskan Sri Agustina berharap masyarakat memahami jika terjadi gejolak harga pada komoditas tertentu karena berbagai alasan seperti harga daging sapi.

“Bukan kekurangan tetapi konsumsinya lebih tinggi, antara lain yang kita lihat harganya lebih tinggi daerah Sumatera, Samarinda, Banjaramasin, Jambi, Palembang kemudian ya daerah-daerah Irian karena Irian disparitasnya tinggi karena memang angkutan dan sebagainya,” imbuhnya.

Dari hampir seluruh komoditas pangan, saat ini yang mengalami kenaikan signifikan adalah harga daging sapi mencapai Rp 120 ribu per kilogram, naik dari harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 79 ribu per kilogram.

Pengamat pangan, Hardinsyah mempertanyakan ketidakberdayaan pemerintah dalam upaya mengendalikan harga daging sapi, padahal impor juga sudah dilakukan saat pemerintah menilai masih sulit memenuhi stok kebutuhan daging sapi nasional.

Seharusnya dengan impor maka daging sapi dipasar-pasar cukup dan tidak ada alasan terjadi kenaikan harga. Pemerintah ditegaskan Hardinsyah seharusnya tidak mengabaikan keberadaan para spekulan dan harus terus diatasi secara tegas.

XS
SM
MD
LG