Tautan-tautan Akses

Pengadilan Australia Perpanjang Larangan Pengiriman Pencari Suaka ke Malaysia


Para aktivis melakukan unjuk rasa di Sydney mendukung pemberian suaka kepada pencari suaka di Australia (foto: dok.).

Para aktivis melakukan unjuk rasa di Sydney mendukung pemberian suaka kepada pencari suaka di Australia (foto: dok.).

Pihak oposisi mengatakan keputusan pengadilan tinggi itu adalah bukti bahwa kebijakan pemerintah Australia mengenai pencari suaka kacau.

Hari Senin, Pengadilan Tinggi Australia memperpanjang larangan sementara atas pengiriman kontroversial pencari suaka ke Malaysia. Kelompok pencari suaka pertama yang akan dikirim di bawah perjanjian baru itu mendapat penangguhan setidaknya hingga sidang pengadilan penuh akhir bulan ini.

Ke-16 pencari suaka asal Afghanistan dan Sri Langka akan diterbangkan ke Kuala Lumpur Senin kemarin dibawah kesepakatan baru dimana Australia akan mengirim 800 pencari suaka ke Malaysia untuk dipertukarkan dengan 4.000 orang yang telah mendapat status pengungsi. Australia menegaskan perjanjian itu akan menghentikan pencari suaka berdatangan dengan perahu motor ke perairan terpencil di wilayah utara Australia.

Namun, pengacara para pencari suaka telah meminta pengadilan untuk mengeluarkan peraturan bahwa pertukaran itu tidak berlaku. Dalam sidang pengadilan hari Minggu di ibukota Canberra, pengacara memperoleh keputusan sementara mencegah deportasi itu.

David Manne, pengacara pada Pusat Hukum Pengungsi dan Imigrasi di Melbourne memulai proses banding di Pengadilan Tinggi. Dia mengatakan para pencari suaka itu itu berhak diproses klaimnya di Australia.

Manne mengatakan, “Yang dikatakan pengadilan adalah pemerintah Australia saat ini melarang mengirim klien kami ke Malaysia yang menunda keputusan kasus ini. Kasus ini mengenai pendapat klien kami bahwa klaim pengungsi mereka harus dipertimbangkan di Australia bukan dikirim ke Malaysia.”

Pemerintah Australia berpendapat Menteri Imigrasi Chris Bowen berkuasa untuk memutuskan mengenai tempat memproses aplikasi tersebut.

Bowen memperkirakan perjanjian yang disebut “Malaysia Solution” itu akan menghadapi tantangan hukum, tetapi menegaskan pemerintah bertekad untuk melaksanakan rencana yang akan menghalangi pencari suaka yang menumpang perahu motor datang ke Australia.

Kelompok HAM mengkritik perjanjian itu dengan menuduh Australia tidak memenuhi kewajiban hukum bagi pengungsi dan mempertaruhkan kesehatan dan keamanan orang-orang rentan termasuk anak-anak.

Imigrasi dan keamanan perbatasan adalah masalah politik sensitif di Australia. Pihak oposisi yang konservatif mengatakan keputusan Pengadilan Tinggi untuk menghentikan sementara deportasi ke Malaysia adalah bukti bahwa kebijakan pemerintah mengenai pencari suaka kacau.

Sidang pengadilan tinggi penuh bagi kasus ini diharapkan terjadi akhir bulan ini. Australia memberi visa kepada 13.000 pengungsi setiap tahun di bawah berbagai perjanjian internasional.

XS
SM
MD
LG