Tautan-tautan Akses

Penanganan Aksi Mahasiswa Papua Dinilai Kurang Tepat

  • Nurhadi Sucahyo

Pertemuan antara Komnas HAM, LBH Yogya, dan Mahasiswa Papua - (foto: VOA/N. Sucahyo)

Pertemuan antara Komnas HAM, LBH Yogya, dan Mahasiswa Papua - (foto: VOA/N. Sucahyo)

Pola yang diterapkan aparat kepolisian dalam menangani aksi mahasiswa Papua di beberapa kota di Indonesia dinilai tidak tepat. Bukan tidak mungkin, gerakan pro kemerdekaan justru semakin besar karenanya.

Sebuah foto bisa mewakili seribu makna. Begitupun, foto yang memperlihatkan mahasiswa Papua di Yogyakarta, Obi Kogoya, yang diinjak oleh seseorang yang memakai sepatu olahraga. Diduga, pemilik sepatu itu adalah salah satu petugas keamanan tanpa seragam. Kepolisian memang mengerahkan anggotanya dalam jumlah besar, baik berseragam lengkap maupun berpakaian sipil, ketika mengamankan aksi mahasiswa Papua Yogya di asrama mereka pada Jumat, 15 Juli 2016 lalu.

Dalam pertemuan antara Komnas HAM, LBH Yogyakarta dan sejumlah mahasiswa Papua, Obi Kogoya menceritakan peristiwa sepatu menindih kepalanya tidak terjadi di dalam asrama mahasiswa Papua. Siang itu, dia dan lima mahasiswa asal Papua memang bermaksud datang ke asrama, untuk bergabung dengan kawan-kawan mahasiswa satu daerah. Namun, penjagaan polisi yang demikian ketat mengurungkan niatnya. Dia kemudian menjauh dari asrama, dan ketika itulah sejumlah aparat menghentikan sepeda motornya. Pergumulan pun terjadi, sampai dia terjatuh karena harus melawan aparat yang jumlahnya cukup banyak.

“Jadi di situ ada petugas kepolisian yang cukup banyak. Dan disitu juga ada kamera dari polisi untuk merekam semua kejadian itu. Kemudian saya dari ujung rambut sampai ujung kaki diinjak-injak. Lalu saya berteriak Tuhan tolong, Tuhan tolong, saya tidak bersalah. Saya katakan seperti itu, Tuhan tolonglah saya. Saya ditahan tangannya seperti ini sehingga tidak bisa bergerak, rasanya sakit dan ini sudah di rontgen,” ujar Obi Kogoya.

Dalam sekejap, foto itu tersebar di media sosial dan mengundang pro kontra masyarakat. Obi Kogoya sendiri sampai hari ini masih menyandang status tersangka dari Polda DIY. Dia dituduh oleh pihak kepolisian melawan aparat dan melakukan kekerasan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, mendampinginya untuk menjalani proses hukum.

Direktur LBH Yogya, Hamzal Wahyudin, SH mengatakan, negara semestinya membuka ruang demokrasi dan menegakkan hak mengeluarkan pendapat. Seluruh pihak harus bekerja sama untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi akhir pekan lalu di asrama mahasiswa Papua Yogya.

“Dan juga kita semua punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, aksi kebebasan berekspresi dan itu semua dijamin oleh aturan. Adapun yang saat ini terjadi pada kawan-kawan mahasiswa Papua, dan terkait dengan opini yang terbangun di media terkait rasisme dan isu-isu lainnya, menurut kita memang harus ada tindakan cepat untuk memperbaiki situasi ini,” ujar ketua LBH Yogya, Hamzal Wahyudin, SH.

Dosen dan pemerhati masalah Papua dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Yogya Tri Agus Susanto menilai, polisi berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa Papua. Agus sendiri memiliki banyak mahasiswa Papua, karena STPMD merupakan salah satu kampus favorit bagi mahasiswa asal daerah itu. Dia yakin, dialog masih bisa dilakukan. Dia juga menyarankan, sebaiknya aparat keamanan membuka ruang demokrasi lebih luas.

Agus juga mengkritisi hadirnya sejumlah organisasi masyarakat di depan asrama mahasiswa Papua, yang justru meningkatkan ketegangan. Namun, kritik terbesarnya diarahkan kepada polisi, yang membiarkan anggota Ormas ini meneriakkan kata-kata kasar dan rasis untuk mahasiswa Papua.

“Polisi melakukan pembiaran ketika orang-orang anggota Ormas itu melakukan provokasi termasuk dengan kata-kata yang sangat kasar dan rasis. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu Kapolri membuat edaran mengenai hate speech, maka ini sangat lucu sekali, di mana polisi di depan matanya sendiri, ada organisasi massa melakukan tindakan pernyataan kebencian dan polisi tidak melakukan apa-apa,” ujar Tri Agus Susanto.

Agus juga menyayangkan tindak kekerasan yang terekam dalam sebuah foto dengan korban Obi Kogoya. Dia menduga, tindakan represif dari aparat adalah strategi penanganan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Buktinya, pola yang sama juga diterapkan di kota-kota lain, dimana mahasiswa Papua melakukan aksi. Menurutnya, tidak akan mungkin mahasiswa Papua menurunkan militansinya dengan tindakan represif itu. Justru sebaliknya, mereka akan lebih kuat dalam menyalurkan aspirasi.

“Semakin direpresi, saya yakin seyakin-yakinnya teman-teman Papua akan semakin militan. Kita lihat foto-foto yang tersebar, di mana Obi Kogoya yang diinjak sepatu, itu akan membuat memori masyarakat Papua semakin tertanam, bahwa inilah potret bangsa Papua. Dan itu akan membekas, terutama untuk anak-anak muda,” imbuh Tri Agus Susanto.

Komnas HAM sendiri, sepanjang Selasa dan Rabu berada di Yogyakarta untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait kekerasan terhadap mahasiswa Papua. Dalam pertemuan dengan LBH Yogya dan mahasiswa Papua hari Selasa malam, komisioner Komnas HAM Natalius Pigai secara detil mencatat seluruh rentetan cerita pelaku aksi. Dia juga bertemu dengan sejumlah pihak yang dianggap bisa memberikan informasi dan membantu mengungkap fakta sebenarnya. Natalius menyatakan, Komnas HAM juga akan mendampingi korban. “Kita ingin mengungkap apakah ada penyerangan kepada mahasiswa. Juga apakah hak menyatakan pendapat telah dilanggar dan kemungkinan adanya tindak penganiayaan dalam peristiwa ini,” ujar Natalius Pigai.

XS
SM
MD
LG