Rapat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jawa Timur bersama ulama di gedung negara Grahadi, Surabaya, Kamis (7/8), menegaskan sikap pemerintah untuk menolak aktifias serta berkembangnya ISIS di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, ideologi dan pergerakan ISIS di Indonesia dipastikan bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga tidak boleh berkembang di seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya aparat Kepolisian dan TNI telah menemukan 56 anggota ISIS di Jawa Timur, termasuk yang terbanyak di wilayah Malang. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol. Unggung Cahyono mengatakan, identifikasi dan pencegahan telah dilakukan pihak aparat keamanan, untuk mencegah penyebarluasan paham ISIS dan aktifitas ISIS yang akan berkembang di wilayah Jawa Timur.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH. Abdussomad Buchori memastikan gerakan ISIS bukanlah gerakan agama, melainkan gerakan politik yang menggunakan agama sebagai pembenar tindakan yang dilakukan.
Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH. Miftahul Akhyar mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang menegaskan larangan aktifitas dan ideologi ISIS, karena diketahui banyak melakukan penyimpangan dan membuat resah masyarakat.
Panglima Komando Daerah Militer V (lima) Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko menegaskan sikapnya yang akan menghalangi perkembangan kelompok-kelompok radikal dan meresahkan masyarakat, yang dapat mengarah pada terbentuknya kelompok teroris baru.
