Tautan-tautan Akses

Pemilu di Mesir Berjalan Damai, Jumlah Pemilih Dilaporkan Tinggi


Para perempuan Mesir antri di sebuah TPS di Kairo dalam pemilu pertama Mesir pasca rezim Mubarak (28/11).

Para perempuan Mesir antri di sebuah TPS di Kairo dalam pemilu pertama Mesir pasca rezim Mubarak (28/11).

Meski ada penumpasan atas demonstran anti-pemerintah di Lapangan Tahrir, Kairo, pemilu parlemen Mesir secara umum berjalan damai.

Rakyat Mesir hari Senin ikut dalam pemilu parlemen pertama sejak pergolakan bulan Februari yang mengakhiri kekuasaan presiden Hosni Mubarak selama 30 tahun.

Orang antri berjam-jam untuk memberi suara, dan mengindikasikan tingginya jumlah pemilih. Banyak yang mengatakan mereka memilih untuk pertama kalinya, sementara lainnya mengungkapkan harapan pemilu ini akan membuat perbedaan, tidak seperti di masa lalu.

Meski ada penumpasan dalam beberapa hari belakangan atas demonstran anti-pemerintah di Lapangan Tahrir, Kairo, pemilu secara umum berjalan damai. Ribuan hakim Mesir mengawasi proses pemilu.

Pemilu untuk memilih majelis rendah parlemen dimulai di kota-kota besar Kairo dan Alexandria serta di tujuh propinsi lain. Pemilu putaran kedua didaerah-daerah itu dijadwalkan 5 Desember.

Ke-27 propinsi di Mesir melangsungkan pemilu dalam tiga tahap dalam sebuah proses yang akan berakhir awal Januari. Kemudian pemilihan majelis tinggi akan digelar dan berakhir bulan Maret. Setelah itu dewan tersebut akan merancang konstitusi baru.

Dutabesar Amerika untuk Mesir, Anne Patterson, hari Senin memberi selamat kepada Mesir atas pemilu dan tingginya angka pemilih.

Kelompok Ikhwanul Muslimin yang berpengaruh, sebuah gerakan Islamis yang resmi dilarang sejak tahun 1950an, diperkirakan akan memperoleh peran yang lebih kuat di negara yang diperintah militer selama hampir enam dekade sebagai negara sekuler-otoriter.

Tetapi jendral-jendral Mesir yang berkuasa merancang sistem pemilu yang rumit dan banyak pihak khawatir akan menghasilkan parlemen dengan kredibilitas rendah. Jendral-jendral itu memastikan bahwa dewan yang baru itu tidak berhak menjatuhkan pemerintah yang ditunjuk dewan militer yang berkuasa.

XS
SM
MD
LG