Tautan-tautan Akses

Pemerintah Intensifkan Pelatihan Tanggap Bencana di Wilayah Rawan Longsor


Presiden Jokowi meninjau lokasi bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, 14 Desember 2014 (Foto: Dokumentasi Sekretariat Kabinet)

Presiden Jokowi meninjau lokasi bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, 14 Desember 2014 (Foto: Dokumentasi Sekretariat Kabinet)

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memberikan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada warga masyarakat.

Untuk mengantisipasi ancaman bencana longsor seperti halnya yang terjadi di Banjarnegara Jawa Tengah, Pemerintah menekankan pentingnya sosialisasi pengetahuan bencana kepada masyarakat.

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (18/12) menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama jajaran kepala daerah yang wilayahnya rentan bahaya longsor, agar memberikan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada warga masyarakat.

"Ini semuanya kita harus waspada. Karena tidak hanya satu dua tiga empat atau lima titik rawan longsor, tetapi ada ratusan titik di tanah air ini yang rawan longsor. Terutama di Jawa ini banyak sekali," kata Presiden Joko Widodo.

Sementara itu Kepala BNPB Syamsul Maarif menjelaskan pihaknya telah menyiapkan pelatihan kebencanaan khususnya di wilayah Jawa yang memang rentan bencana longsor.

"Bapak Presiden menginstruksikan kepada kami untuk melakukan pelatihan di wilayah yang memang rentan. Yaitu di Jawa Barat bagian Selatan. Jawa Tengah bagian tengah dan selatan. Lalu Jawa Timur. Untuk dilakukan edukasi serta pelatihan-pelatihan," jelas Syamsul Maarif.

"BNPB sendiri melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di setiap daerah sudah memberikan informasi ini. Kami juga membuat rencana aksi terpadu, yang merupakan hasil pemikiran dan upaya antisipasi beberapa kementrian dan lembaga. Namun tetap perlu dilakukan pelatihan," tambahnya.

Presiden tambah Syamsul Maarif juga memerintahkan agar BNPB bekerja sama dengan Badan Geologi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, segera memasang alat sistim peringatan dini atau Early Warning System di tempat-tempat yang sudah ditengarai merupakan wilayah rawan longsor.

"Bapak Presiden juga memerintahkan agar BNPB bekerjasama dengan ESDM untuk memasang alat early warning system . ditempat-tempat yang sudah ditenggarai merupakan wilayah rawan longsor. Sekaligus juga dilatih. Kami kerjasama dengan UGM dan teman-teman BPPT untuk melaksanakan perintah bapak Presiden," kaya Syamsul Maarif.

Peneliti longsor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Edy Prasetyo Utomo kepada VOA menyoroti soal pentingnya pendidikan dan sosialisasi kebencanaan menyangkut bencana longsor kepada masyarakat.

"Melakukan edukasi kepada masyarakat setempat. Yaitu di daerah-daerah yang sudah dipetakan dengan skala 25 hingga 50 ribu yang sudah dinyatakan sebagai daerah rawan bencana longsor. Di daerah-daerah itu jangan ada aktifitas dengan menanam tanaman pertanian akar pendek seperti sayur-sayuran. Khususnya di daerah yang kemiringannya 30 hingga 40 derajat," tambahnya.

Edy Prasetyo Utomo menambahkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor perlu mengetahui gejala-gejala awal munculnya bencana longsor.

"Longsor itu ada gejala-gejalanya. Misalnya ada retakan. Kemudian ada tanaman tiba-tiba miring. Lalu kalau kita mau buka jendela atau pintu rumah susah dibuka. Apalagi tiang rumah miring. Itu gejala awal. Lalu air sumur kita menjadi keruh. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat di sekitar rawan bencana," kata Edy Prasetya Utomo.

Pemerintah Relokasi Warga Korban Bencana Longsor Banjarnegara

Selain soal sosialisasi dan pendidikan kebencanaan kepada warga yang bermukim di wilayah rawan longsor, Presiden juga menginstruksikan kepada jajaran instansi terkait agar segera melakukan perencanaan terkait dengan relokasi warga di sekitar lokasi bencana longsor di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kepala BNPB Syamsul Maarif memperkirakan, untuk relokasi warga korban bencana longsor di Banjarnegara itu setidaknya diperlukan sekitar 85 unit rumah, dengan kebutuhan dana sekitar Rp 5,168 miliar.

Selain rumah juga dibutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan termasuk rehabilitasi jembatan putus yang juga dekat dengan peristiwa longsor itu. Kemudian juga ada bendungan, tebing sungai, saluran irigasi, normalisasi sungai. Total anggaran menurut Syamsul sekitar Rp 25,7 miliar.

Hingga Kamis (18/12) jumlah korban bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara, Jateng telah ditemukan 79 orang meninggal. Namun pemerintah bersama tim gabungan bertekad akan terus melakukan pencarian korban yang hingga kini belum diketemukan. ​

XS
SM
MD
LG