Tautan-tautan Akses

Pemerintah Thailand Berselisih dengan Komisi Penyusun Konstitusi Baru


PM Thailand Prayuth Chan-ocha (Foto: dok).

PM Thailand Prayuth Chan-ocha (Foto: dok).

Deputi Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwon mengatakan proposal militer itu bertujuan untuk mencegah kudeta, bukan langkah menentang DPR terpilih.

Pemerintah militer Thailand dan komisi penyusun konstitusi berselisih setelah kabinet meminta agar sebuah bab baru memasukkan senat yang tidak dipilih dan perdana menteri yang ditunjuk selama lima tahun masa transisi. Usul pemerintah itu memicu reaksi tajam dari partai-partai politik utama, di tengah-tengah peringatan mengenai potensi konflik jika proposal tersebut dimasukkan ke konstitusi baru.

Rancangan yang diajukan komisi itu menyebutkan tentang pemilihan 500 anggota Dewan Perwakilan. Senat beranggotakan 200 orang akan dipilih oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berbagai organisasi.

Tetapi pemerintah menghendaki 250 anggota Senat yang ditunjuk, termasuk kursi-kursi tetap untuk menteri pertahanan, panglima tertinggi, serta panglima angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara serta kepala kepolisian.

Deputi Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwon mengatakan proposal militer itu bertujuan untuk mencegah kudeta, bukan langkah menentang DPR terpilih. Tetapi para analis dan politisi dari partai-partai besar Thailand bersikap kritis, dengan mengatakan langkah tersebut akan melemahkan partai-partai politik dan merongrong demokrasi.

Siripan Nogsuan Sawasdee, ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn, sewaktu berbicara pada seminar mengenai reformasi konstitusi, mengatakan, usulan semacam itu akan merongrong pemerintah terpilih.

“Jika ada pemilihan setelah konstitusi ini diloloskan, institusi-institusi politik terpilih akan dilumpuhkan dan dibayangi oleh organisasi-organisasi yang tidak dipilih. Apa yang akan dimiliki Thailand adalah pemilu tanpa demokrasi. Pada waktu kita menciptakan institusi yang melanggar prinsip dasar konstitusi, seperti mengizinkan adanya perdana menteri yang tidak dipilih, kita meletakkan dasar bagi keputusan tirani. Ini hal yang sangat rawan bagi saya,” ujarnya.

Militer menyatakan proposal itu perlu untuk mendorong stabilitas politik setelah kekacauan bertahun-tahun, yang kebanyakan disebabkan oleh perselisihan antara pendukung dan penentang mantan perdana menteri populis Thaksin Shinawatra, yang disingkirkan pada tahun kudeta tahun 2006 dan kini mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara.

Norachit Sinhaseni, jurubicara komisi penyusun rancangan konstitusi, tidak tertarik pada usul kabinet, tetapi ia mengatakan rancangan komisi itu dimaksudkan untuk mengakhiri penderitaan akibat instabilitas politik. [uh/ab]

XS
SM
MD
LG