Tautan-tautan Akses

Pemerintahan Jokowi Janji Prioritaskan Kebutuhan TNI


Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla usai bertemu dengan jajaran petinggi TNI di Istana Bogor, Jumat (28/11) (VOA/Andylala)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla usai bertemu dengan jajaran petinggi TNI di Istana Bogor, Jumat (28/11) (VOA/Andylala)

Presiden Jokowi memastikan penataan organisasi TNI serta masalah kesejahteraan prajurit menjadi prioritas utama pemerintah.

Pembenahan kelembagaan dalam tubuh TNI mulai menjadi sorotan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Kepada Presiden Joko Widodo dalam penyampaian program TNI dalam waktu dekat di Istana Bogor Jumat (28/11), Panglima TNI Jenderal Moeldoko menekankan berbagai hal di antaranya adalah penguatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) serta peningkatan kualitas prajurit di bidang intelijen.

"Kita semuanya memahami bahwa setelah reformasi berjalan BAIS mengalami penurunan. Untuk itu kami mengambil langkah-langkah agar BAIS dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Untuk itu saat ini kami telah didik secara berkelanjutan. Sedang berjalan saat ini kami ingin menciptakan manusia-manusia intelijen yang bisa mencapai master intelijen," ujar Jenderal Moeldoko.


Panglima menambahkan Markas Besar TNI baru saja membuka Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen angkatan pertama 2014 di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta. Sekolah ini menurut Panglima, bukan tempat untuk kenaikan pangkat, melainkan bertujuan membekali para siswa yang terdiri dari perwira menengah (Pamen) dalam bidang kemampuan intelejen.

Siswa terbaik di sekolah itu, lanjut Panglima, bukan tidak mungkin akan diarahkan menjadi seorang Asisten Intelijen Komando Distrik Militer (Asintel Kodam) tanpa melalui Sekolah Komando (Sesko) Angkatan. Pendidikan Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen gelombang pertama diikuti sebanyak 30 personel Pamen TNI yang telah lulus seleksi persyaratan umum maupun khusus. Mereka akan menempuh pendidikan selama 24 Minggu atau 6 bulan.

Selain penguatan BAIS dan peningkatan intelijen prajurit, TNI lanjut Panglima berencana membentuk Komando Daerah Militer di Manado dan Papua serta Armada Tengah untuk Angkatan Laut.

"Kami akan membentuk Kodam Menado dan Kodam Papua. Berikutnya akan membentuk Divisi 3 Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Sementara TNI AL kita akan membentuk satu komando armada yang kita namakan armada tengah. Lalu Koops AU kita akan tambah lagi yaitu Koops AU 3. Pembentukan Komando Gabungan WIlayah Pertahanan(Kogabwilhan). Kami telah mengusulkan ada 3 Kogabwilhan ini. Tinggal menunggu persetujuan Presiden," tambahnya.

Dalam waktu dekat ini tambah Panglima, untuk memenuhi berjalannya doktrin sistim pertahanan negara setiap Kepala Staf angkatan akan ada Asisten Teritorial.

Terakhir, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa TNI hanya memiliki satu garis komando, yakni dari Presiden RI dengan alur ke Panglima TNI, baru kepada Panglima Komando Utama (Pangkotama) hingga prajurit terendah.

Presiden Jokowi memastikan penambahan dan penataan organisasi TNI kedepan seperti peningkatan intelijen prajurit, pembentukan Komando Daerah Militer, peningkatan dan pemeliharaan alat utama sistim pertahanan serta masalah kesejahteraan prajurit menjadi prioritas utama pemerintah.

Pengamat militer Wawan Purwanto kepada VOA Sabtu (29/11) berpendapat, pemerintah sudah harus lebih memprioritaskan masalah kesejahteraan prajurit. Ini penting dilakukan segera karena menyangkut masalah profesionalitas dan psikologi prajurit di lapangan.

Di 2014 TNI menerima anggaran sebesar Rp 86 triliun dari pemerintah. Anggaran tersebut meningkat Rp 9 triliun jika dibandingkan tahun 2013. Hamper 50% lebih dari total anggaran itu dialokasikan untuk penambahan dan pemerliharaan alat utama sistim pertahanan. Pemerintahan Jokowi –JK sebelumnya komitmen ada peningkatan hingga 3 kali lipat dari sekarang. Namun Presiden Jokowi mensyaratkan hal itu bisa dicapai jika diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen terlebih dulu.

Untuk itulah menurut Presiden, pemerintah bertekad untuk terus secara bertahap menghapus beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat memboroskan keuangan Negara.

XS
SM
MD
LG