Baru-baru ini Departemen Keuangan merilis penyesuaian data tingkat produksi rokok tahun ini, turun dari 284 milyar batang rokok menjadi 261 milyar batang rokok. Langkah tersebut membuat penerimaan cukai rokok dalam anggaran negara 2010 turun dari target semula 56 trilyun rupiah menjadi 55,7 trilyun rupiah. Dalam anggaran negara 2010, dari total target penerimaan bea cukai sebesar 84 trilyun rupiah, porsi terbesar memang diharapkan dari penerimaan cukai rokok.
Pemerintah memang semakin gencar membuat berbagai kebijakan terkait industri rokok karena desakan masyarakat dan berbagai organisasi yang menilai rokok sangat membahayakan kesehatan.
Namun, menurut Agung Suryanto dari organisasi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, pemerintah harus segera mencari solusi tebaik bagi seluruh pihak. Jika banyak yang memberi masukan agar petani tembakau beralih ke komoditas lain, ia menilai peralihan itu tidak mudah karena membutuhkan dana dan keahlian khusus para petani.
“Rokok memang dianggap menganggu kesehatan tapi jangan lupa di sana ada kehidupan. Ada petani tembakau, ada tenaga kerja, ada industri rokok dan sebagainya. Dengan adanya persoalan-persoalan yang muncul, baik fatwa dan sebagainya itu saya kira justru mencerminkan situasi bahwa pemerintah harus membuat peraturan yang berimbang dan adil,” tutur Agung.
Agung Suryanto juga berpendapat, sebaiknya persoalan rokok tidak perlu terlampau diributkan dan biarkan berjalan secara alami karena masyarakat modern akan semakin menghargai kesehatan.
“Dulu, lintingan perokok ukurannya besar dengan daun jagung, kemudian (dengan) kretek yang bisa membuat baju atau celana bolong, sekarang sudah semakin halus, ada mild, ada light, pasti semua ini trennya bergeser dan saya juga percaya bahwa pada suatu saat tekanan pada kesehatan itu akan semakin tinggi sekali," kata Agung. "Tapi bukan berarti rokok itu hilang, trennya akan berubah dan kebiasaan itu juga akan berubah”
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia merupakan LSM yang menampung berbagai persoalan yang melibatkan petani tembakau, petani cengkeh dan buruh sektor industri rokok .
Persoalan rokok di tanah air dinilai semakin menghimpit berbagai pihak yang terlibat dalam industri rokok, setelah Maret lalu PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok. Keputusan itu menyusul fatwa serupa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun lalu. Namun di sisi lain keputusan tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan termasuk kementerian kesehatan dan kementerian perindustrian. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui meskipun isu tersebut menjadi dilema baginya, namun kampanye anti-rokok harus didukung.
“Kepada industri ini juga sudah makin banyak diberi sanksi dan keterbatasan untuk promosi, cukainya dinaikan dan sebagainya. Namun, saya jelas mendukung usaha-usaha kampanye untuk menghindari anak-anak kecil di bawah umur merokok.”
Isu ini memang tak pelak menjadi dilema bagi banyak pihak. Dan, yang jelas, tarik-ulur kebijakan bagi industri rokok di Indonesia, tidak akan segera berakhir.
