Tautan-tautan Akses

Pemerintah Tak Akan Longgarkan Larangan Ekspor Mineral dalam Paket Stimulus


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Pemerintah membatalkan insentif-insentif ekspor mineral karena risikonya besar, termasuk terkait isu hukum dan lingkungan hidup.

Pemerintah mengatakan tidak akan melonggarkan larangan ekspor mineral untuk mengizinkan pengiriman nikel dan bijih bauksit dalam paket kebijakan stimulus ekonomi mendatang, setelah sebelumnya mengatakan akan mempertimbangkan opsi itu untuk mendongkrak perekonomian.

Indonesia melarang ekspor bijih logam awal 2014 untuk memaksa perusahaan-perusahaan mengembangkan pabrik pemurnian atau smelter, yang akan memberi nilai tambah pada sumber daya alam tersebut dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun, larangan tersebut menyebabkan miliaran dolar penghasilan hilang untuk negara. Indonesia merupakan eksportir teratas dunia untuk bijih nikel dan salah satu pemasok terbesar bauksit, sebelum larangan tersebut diberlakukan.

Minggu lalu, pemerintah mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengizinkan perusahaan-perusahaan dengan smelter yang setidaknya 30 persen tuntas untuk mengekspor bijih logam selama setahun, sebagai bagian dari paket kebijakan untuk meningkatkan sentimen investor.

"Risiko-risiko insentif ini lebih besar, jadi kami membatalkan rencana tersebut," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada wartawan, Senin (7/9). Risiko tersebut termasuk isu hukum dan lingkungan hidup.

"Kami akan bertahan dengan aturan-aturan saat ini," ujar Sudirman, menambahkan bahwa beberapa proyek smelter yang sedang dibangun akan selesai pada tahun 2016.

Paket kebijakan ekonomi baru yang diperkirakan akan dirilis Rabu (9/9), kemungkinan akan mencakup pembebasan pajak dan pelonggaran aturan manufaktur, perdagangan dan pertanian.

Meski tidak ada pengumuman yang diharapkan keluar minggu ini mengenai regulasi ekspor bahan mineral, pemerintah masih membuka kemungkinan beberapa revisi.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, Indonesia sedang mencari jalan untuk mengubah kebijakan saat ini tanpa bertentangan dengan aturan yang ada. Namun ia tidak mengatakan apakah hal itu berarti diizinkannya beberapa pengiriman nikel dan bijih bauksit.

"Aturan itu sendiri bermasalah karena tidak semua pihak dapat membangun smelter di Indonesia. Investasinya besar," ujar Rizal kepada kantor berita Reuters dalam sebuah wawancara hari Minggu (6/9). Ia menambahkan bahwa hanya sekitar 10 perusahaan di Indonesia yang mampu membangun proyek smelter dengan skala yang ekonomis.

"Freeport mampu. Newmont mampu... Sisanya tidak mampu," ujarnya.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG