Tautan-tautan Akses

Pemerintah Suriah Tolak Syarat-syarat Gencatan Senjata PBB di Aleppo


Pemandangan di luar sekolah yang rusak akibat serangan pemberontak Suriah di Aleppo, Suriah, 20 November 2016.

Pemandangan di luar sekolah yang rusak akibat serangan pemberontak Suriah di Aleppo, Suriah, 20 November 2016.

Pemerintah Suriah hari Minggu (20/11) menolak usul PBB untuk memberi otonomi di bagian-bagian timur kota Aleppo yang dikuasai pemberontak guna memulihkan ketenangan di kota yang dikoyak perang itu.

Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al Moallem mengatakan badan-badan negara “harus diaktifkan” di seluruh kota dan militan diusir keluar.

Menurut Badan Pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris, sedikitnya 164 warga sipil tewas sejak pemerintah memulai kembali serangan terhadap daerah yang terkepung itu enam hari lalu.

PBB memperkirakan 275 ribu orang terjebak di dalam kota itu. Menurut Syrian American Medical Society yang mendukung tim dokter dan rumah-rumah sakit di Suriah, hingga hari Sabtu (19/11) pemerintah telah merusak atau menghancurkan setiap rumah sakit di bagian timur.

Sementara itu pemberontak di luar Aleppo melancarkan dua serangan yang gagal untuk mendobrak kepungan pemerintah dan menyerbu distrik-distrik di bagian barat yang dikuasai pemerintah.

Utusan Khusus PBB Untuk Suriah Staffan de Mistura telah mengusulkan kepada pemerintah Suriah untuk memberi otonomi ke bagian timur Aleppo demi perdamaian dan menyerukan kepada militan terkait Al Qaeda yang diperkirakan berjumlah 900 orang di bagian timur kota itu untuk pindah ke wilayah lain yang mereka kuasai di Suriah.

Dalam pertemuan dengan de Mistura di Damaskus hari Sabtu, Moallem menolak tawaran itu. Ketika berbicara dalam konferensi pers seusai pertemuan, Moallem mengatakan memulihkan kekuasaan pemerintah merupakan “kedaulatan nasional”. Ditambahkannya, Suriah tidak akan membiarkan penduduk di bagian timur Aleppo “disandera oleh 6.000 orang bersenjata.” [em/ii]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG