Tautan-tautan Akses

Pemerintah Siprus Hadapi Risiko Gagal Bayar


Para karyawan bank Siprus di Athena, Yunani ikut melakukan unjuk rasa sebagai solidaritas bagi warga Siprus yang dililit utang (foto: dok).

Para karyawan bank Siprus di Athena, Yunani ikut melakukan unjuk rasa sebagai solidaritas bagi warga Siprus yang dililit utang (foto: dok).

Siprus yang selama lebih dari 20 tahun mempromosikan negaranya sebagai 'surga pajak' bagi para investor, kini dihadapkan pada masalah utang yang gawat.

Kebangkitan dan Kehancuran Surga Pajak di Siprus

Selama lebih dari 20 tahun, Siprus mempromosikan negaranya sebagai surga pajak – sebuah negara pulau di Laut Tengah di mana kalangan kaya dapat menyimpan uang mereka dan memperoleh bunga yang besar dengan pajak sangat kecil.

Sejak ambruknya Uni Soviet tahun 1991, para oligarki Rusia – yang sebagian hendak menyembunyikan uang yang diperoleh secara gelap atau menghindari pajak di Rusia – mengirim uang mereka ke bank-bank di Siprus. Mereka membeli beberapa rumah lagi di pulau di mana matahari selalu bersinar itu, dan banyak yang pindah ke dekat pusat keuangan di Limassol – yang kini disebut “Lima-grad” – yang kedengarannya seperti nama Rusia.

Jumlah keseluruhan deposito di bank Siprus menjadi 88 milyar dolar, di mana lebih dari sepertiga uang berasal dari para investor luar negeri, terutama dari Rusia dan Ukraina. Aset-aset bank tersebut mencapai tujuh kali lipat dari pendapatan perekonomian tahunan Siprus.

Semua tampaknya berjalan baik dengan model perekonomian Siprus itu. Tapi bank-bank itu berupaya memperbesar laba mereka dengan menanam investasi beresiko di Yunani.

Investasi di Yunani terbukti merupakan bencana keuangan. Tahun lalu dua bank terbesar di Siprus sama-sama merugi hingga 4,5 milyar dolar akibat devaluasi nilai obligasi Yunani setelah pemerintah gagal bayar utang.

Kini Siprus yang ekonominya hanya mewakili dua per sepuluh persen dari perekonomian keseluruhan ke-17 negara pengguna mata uang euro tersebut – berusaha mencari dana talangannya lebih dari 20 milyar dolar bagi negaranya sendiri, sementara sebagian uang tersebut umumnya dipatok untuk menyelamatkan sistem perbankannya yang pernah melaju pesat.

Namun, negara-negara tetangganya di Eropa tidak bersedia meminjamkan kepada Siprus seluruh dana yang diperlukan itu, dan berkeras agar rekening para deposan di bank dikenai pajak untuk mengumpulkan dana lebih dari tujuh milyar dolar dana talangan itu.

Jerman – yang ekonominya terbesar di Eropa – telah memikul sebagian besar beban dana talangan negara-negara Eropa lainnya.

Sebelumnya tidak pernah menuntut para deposan agar membayar sebagian dana talangan itu, sewaktu mereka menyelamatkan pemerintahan yang dililit utang – seperti Yunani, Portugal, Irlandia dan Spanyol.

Rencana tersebut memicu kemarahan para nasabah di Siprus – termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin – yang menyebut rencana pengenaan pajak itu sebagai “tidak adil, tidak profesional dan berbahaya” – selagi ia berupaya melindungi kepentingan Rusia di Siprus.

Hari Selasa (19/3) malam, parlemen Siprus dengan suara bulat menolak pengenaan pajak atas deposit nasabah sebagaimana yang dituntut para kreditor internasional, IMF, bank sentral Eropa dan negara-negara tetangga Siprus di zona Euro.

Tetapi sebagai akibatnya, Siprus kini menghadapi gagal bayar atas kewajiban-kewajiban keuangannya, dan kemungkinan akan keluar dari keanggotaannya di zona Euro jika tidak dapat menemukan cara baru untuk mengumpulkan bagiannya dalam dana talangan tersebut.

Para pejabat Siprus telah bertemu dengan para kreditor mereka dan pejabat-pejabat pemerintah Rusia untuk mencari solusi, tetapi tidak satu pun solusi yang mungkin. Bank-bank negara itu masih tetap tutup hingga Selasa pekan depan guna mencegah orang beramai-ramai menarik deposit mereka.
XS
SM
MD
LG