Tautan-tautan Akses

Pemerintah Segera Terapkan ‘One Stop Service’ untuk Izin Usaha

  • Iris Gera

Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil (kiri) dan Kepala BKPM, Franky Sibarani saat jumpa pers terkait pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Jakarta, Selasa 2/12 (foto: VOA/Iris Gera).

Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil (kiri) dan Kepala BKPM, Franky Sibarani saat jumpa pers terkait pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Jakarta, Selasa 2/12 (foto: VOA/Iris Gera).

Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan memberi kemudahan perizinan usaha mulai awal 2015, sementara Kepala BKPM, Franky Sibarani berjanji izin usaha bagi para investor akan dikeluarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Seluruh menteri bidang ekonomi melakukan pertemuan tertutup di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta hari Selasa (2/12) malam membahas rencana penerapan pelayanan kemudahan izin usaha.

Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil memberikan penjelasan kepada media seusai rapat.

“Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana mengimplementasikan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, One Stop Service, sudah dicanangkan oleh pemerintah dan harus mulai jalan awal Januari, semua wewenang yang bisa diserahkan kepada BKPM yaitu sebagian besar itu akan diserahkan kepada BKPM, atau akan dilimpahkan kepada BKPM untuk BKPM memberikan kemudahan perizinan sehingga orang datang ke BKPM semua masalah bisa diselesaikan tidak perlu orang harus keliling,” paparnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menjelaskan kemudahan perizinan juga akan diterapkan di daerah-daerah sehingga pemerintah daerah tidak boleh lagi mempersulit para calon investor yang ingin berinvestasi di daerah.

“Semua menteri sepakat untuk melakukan simplifikasi perizinan, setelah simplifikasi secara bertahap kita juga melakukan sinergi dengan BKPM, regulasi tetap di kementerian teknis, tetapi eksekusi itu ada di BKPM sehingga para investor bisa masuk melalui BKPM, keluar juga melalui BKPM, akan juga dilakukan sinergi antara pelayanan terpadu satu pintu di daerah,” ujar Sibarani.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengakui masih butuh waktu agar terjadi sinergi antara kementerian dengan BKPM, atau antara kementerian, pemerintah daerah dan BKPM pusat serta BKPM daerah.

Ia menambahkan pemerintah juga akan memprioritaskan jenis usaha yang memiliki dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan juga terhadap upaya pemerintah menekan angka pengangguran.

“Total izin sangat banyak sehingga kita tidak mungkin menyelesaikan dalam waktu singkat, ada 1249 jenis bidang usaha, bahwa yang didahulukan perizinan yang kalau dibenahi dia memberikan impact yang sangat besar terhadap percepatan pembangunan, ada concern juga itu memberikan impact terhadap pertanian, kemaritiman, energi, industri padat karya yang bisa mendorong kesempatan kerja, setiap tahun kami menargetkan bisa mencapai 2 juta kesempatan kerja,” tambah Sibarani.

Selanjutnya, Kepala BKPM, Franky Sibarani menegaskan pemerintah berjanji akan mengeluarkan izin usaha untuk para investor dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Yang pasti tidak tahunan tetapi tentu kita harus realistis, masing-masing izin kan beda-beda, kalau izin perdagangan relatif lebih cepat tetapi kalau industri ada amdal dan lain-lain, tetapi intinya adalah kalau sekarang untuk satu izin bisa tiga bulan atau enam bulan tentu kita akan lebih singkat lagi,” janjinya.

Realisasi investasi di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2014 tercatat sebesar Rp 342,7 trilyun. Dalam anggaran negara 2014 telah dicanangkan target investasi sebesar Rp 450 trilyun, sementara target investasi 2015 sebesar Rp 524 trilyun.

XS
SM
MD
LG