Tautan-tautan Akses

Pemerintah Pastikan Menteri Penghubung akan Perlancar Realisasi Investasi


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Negara, Jakarta (24/11).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Negara, Jakarta (24/11).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan menteri penghubung akan tetap berkoordinasi dengan dirinya selaku menteri luar negeri dan pejabat negara setingkat menteri yang terkait saat menjajaki kerjasama dengan negara sahabat.

Untuk memperlancar upaya Pemerintah dalam merealisasikan kerjasama investasi antara Indonesia dengan negara sahabat, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan menunjuk beberapa orang menteri yang diberi tanggung jawab sebagai menteri penghubung dengan negara atau kawasan yang berpotensi berinvestasi di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor kepresidenan Jakarta, Selasa (24/11) memastikan, kebijakan Presiden ini tidak akan overlapping atau tumpang tindih dengan dirinya selaku menteri luar negeri. Justru dengan kebijakan ini menurut Retno, akan lebih mempermudah proses realisasi investasi dari negara luar.

"Saya kira yang disampaikan Presiden cukup jelas, ya. Jadi banyak sekali investasi yang pada akhirnya sulit untuk diimplementasikan atau direalisasikan karena ada beberapa masalah yang ada pada kita. Nah, oleh karena itu Presiden meminta agar ada satu menteri yang bertanggung jawab untuk menggaransi bahwa investasi tersebut bisa jalan. Tentunya sama sekali tidak akan ada overlapping. Justru kita membuat satu tim yang kuat untuk melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan negara lain khususnya untuk bidang investasi," kata Menlu Retno Marsudi.

Retno Marsudi memastikan, menteri penghubung ini nantinya tetap melakukan koordinasi bersama dirinya selaku menteri luar negeri dan pejabat negara setingkat menteri yang terkait dengan kerjasama yang akan dijajaki.

"Saya ambil contoh deh, Timur Tengah. Timur Tengah akan berinventasi di bidang energi, itu kita langsung melaakukan komunikasi antara menteri penghubung kemudian saya lalu dengan BKPM dan sebagainya kita langsung bicara. Tentunya koordinasi itu jalan. Jadi don’t worry about koordinasi. It will work well, " lanjutnya.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin (23/11) mengatakan, Presiden telah menunjuk menteri-menteri yang diberi tanggung jawab tambahan sebagai menteri penghubung untuk masing-masing negara. Pramono menjelaskan, segala bentuk persoalan yang berkaitan dengan investasi atau berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut negara itu, maka menteri yang ditunjuk itu yang akan menyelesaikan.

"Menteri ESDM bertanggung jawab untuk Timur Tengah. Menteri Bappenas Jepang. Menteri BUMN untuk RRC. Menteri KKP ibu Susi untuk Rusia dan Amerika Serikat yang sebagian kewenangannya diatur bersama dengan pak Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informasi). Eropa dan Australia pak Tom Lembong (Menteri Perdagangan). India dipegang oleh Menteri Perhubungan. Singapura oleh pak Luhut (Menkopolhukam). Malaysia Menko Maritim. Korea Selatan pak Triawan Munaf. Kemudian Taiwan Hong Kong pak Franky Sibarani. Amerika Serikat dan Amerika Selatan pak Rudiantara pembagiannyaa bersama bu Susi. Thailand dan Vietnam serta negara ASEAN lainnya diluar Singapura dan Malaysia oleh pak Amran (Menteri Pertanian)," jelasnya. [aw/em]

XS
SM
MD
LG