Tautan-tautan Akses

Pemerintah Pantau Perdagangan Beras

  • Iris Gera

Pemerintah berharap, masyarakat bisa memahami bahwa kenaikan beras disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akibat gagal panen dan terhambatnya suplai.

Pemerintah berharap, masyarakat bisa memahami bahwa kenaikan beras disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akibat gagal panen dan terhambatnya suplai.

Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, terus memantau stok beras di pasar agar tidak mengalami kekurangan yang bisa menyulitkan masyarakat.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo di Jakarta, Jumat menjelaskan pemerintah akan berupaya maksimal agar pengadaan beras untuk masyarakat tetap terpenuhi sesuai kebutuhan. Selain pemerintah akan terus memantau stok beras di pasar, pemerintah juga berupaya menekan harga beras agar tetap stabil. Jika harga beras mengalami kenaikan menurutnya juga tidak akan terlalu tinggi dan bersifat sementara.

Gunaryo berharap masyarakat juga memahami jika harga beras naik karena saat ini kenaikan beras disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya gagal panen dan suplai yang terhambat.

"Suplai beras ke pasar itu seperti apa karena memang untuk bulan-bulan yang seperti ini kita juga sama-sama menyadari bahwa panen itu tidak seperti ketika bulan Maret atau April, panen bulan Maret-April itu kan begitu banyak di berbagai tempat secara serentak dan itu memang sangat membuat stok di masyarakat juga begitu tinggi, pada saat seperti sekarang ini bahkan nanti yang kita mungkin agak waspadai adalah sekitar November dan Desember manakala petani atau sawah tidak lagi melakukan panen,” ujar Gunaryo.

Sebelumnya, pemerintah juga sempat menegaskan akan terus mengiingatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog agar selalu menjaga stok beras untuk operasi pasar jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Operasi pasar nantinya akan mengutamakan daerah yang mengalami kenaikan harga beras paling tinggi sekaligus untuk mempersempit ruang gerak para spekulan yang memainkan harga beras.

Selain itu, pemerintah juga berharap agar kebijakan impor beras tidak terus dipermasalahkan karena selain impor dilakukan hanya untuk berjaga-jaga agar cadangan mencukupi, pemerintah juga menyadari jika terlalu bergantung pada impor akan berdampak negatif terhadap produksi beras dalam negeri sehingga suatu saat pemerintah akan berhenti impor beras.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Yustika, target swasembada pangan dan target surplus 10 juta ton beras sangat positif namun ia juga menilai selama ini berbagai target yang dicanangkan pemerintah terutama berkaitan dengan kebutuhan masyarakat jarang terealisasi. Ditambahkannya butuh tekad pemerintah melakukan perbaikan di bidang ekonomi agar rakyat semakin sejahtera sehingga berbagai target dan kebijakan pemerintah benar-benar pro rakyat.

Pangan, infrastruktur dan kesehatan menurutnya harus diprogramkan dengan cermat dan bukah hanya sekedar teori melainkan benar-benar diwujudkan agar pemerintah dipercaya rakyat. Stok beras menurutnya sangat vital karena merupakan makanan pokok sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat soal beras.

“Tantangan dari pemerintah itu adalah memastikan bahwa setiap rencana yang dibuat itu bisa diimplementasikan dengan baik, karena selama ini kelemahan pemerintah itu punya perencanaan tapi kemampuan untuk bisa merealisasikanya ini sangat lemah, itu akibat koordinasi, birokrasi yang kurang memadai,” demikian Ahmad Yustika.

XS
SM
MD
LG