Tautan-tautan Akses

Pemerintah Kolombia dan FARC Tandatangani Perjanjian Perdamaian yang Dimodifikasi


Pemimpin gerilya FARC Ivan Marquez, tengah, dan ketua delegasi perundingan damai Kolombia, Humberto de la Calle, bersalaman setelah menandatangani kesepakatan perdamaian baru di sebelah Menlu Kuba Bruno Rodriguez Parrilla di Havana.

Pemimpin gerilya FARC Ivan Marquez, tengah, dan ketua delegasi perundingan damai Kolombia, Humberto de la Calle, bersalaman setelah menandatangani kesepakatan perdamaian baru di sebelah Menlu Kuba Bruno Rodriguez Parrilla di Havana.

Pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak terbesar di negara itu mengumumkan perjanjian perdamaian baru hari Sabtu (12/11), setelah rakyat menolak perjanjian sebelumnya dalam sebuah referendum.

Pemerintah dan kelompok gerilyawan Marxis FARC mengemukakan dalam suatu pernyataan bersama bahwa mereka telah memasukkan proposal dari berbagai kelompok dalam perjanjian baru tersebut.

“Ini adalah kesepakatan yang lebih baik,” kata Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, yang bulan lalu memenangi Hadiah Nobel Perdamaian berkat upayanya mengakhiri perang itu.

Ketua tim perunding pemerintah Humberto de la Calle dan perunding pemberontak Luciano Marin, yang dikenal sebagai Ivan Marquez, menandatangani perjanjian itu di Havana, Kuba.

De la Calle mengatakan satu perubahan utama dalam perjanjian tersebut adalah kewajiban bagi FARC menyerahkan daftar lengkap asetnya, yang akan ditujukan untuk kompensasi bagi para korban.

Marquez mengatakan, satu-satunya hal yang diperlukan perjanjian itu adalah memberlakukannya.

Perjanjian baru itu juga akan menyingkirkan hakim-hakim asing dari mahkamah perdamaian khusus, meskipun pengamat asing tetap ada, dan menetapkan bahwa FARC harus menyerahkan informasi rinci mengenai keterlibatannya dalam perdagangan narkoba.

Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan presiden Kolombia karena mencapai perjanjian perdamaian dengan FARC. “Kemajuan ini merupakan testamen mengenai komitmen yang ditunjukkan semua pihak, termasuk mereka yang tidak mendukung perjanjian awal,” sebut Gedung Putih dalam suatu pernyataan.

Menteri Luar Negeri John Kerry mengemukakan suatu pernyataan bahwa perjanjian itu merupakan suatu langkah maju penting ke arah jalur perdamaian yang adil dan langgeng di Kolombia. Amerika Serikat, berkoordinasi dengan pemerintah Kolombia, akan terus mendukung penerapan penuh perjanjian perdamaian akhir, lanjutnya.

Belum jelas apakah Santos akan mengajukan perjanjian baru itu ke dalam referendum.

Perjanjian itu dimaksudkan untuk mengakhiri konflik bersenjata 52 tahun di Kolombia yang telah menewaskan lebih dari 220 ribu orang. [uh]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG