Tautan-tautan Akses

Pemerintah Ingin Kukuhkan Klaim Laut China Selatan Lewat Nelayan


Presiden Joko Widodo di atas kapal angkatan laut KRI Imam Bonjol dalam kunjungan ke perairan Kepulauan Natuna (23/6). (EPA/Agus Suparto)

Presiden Joko Widodo di atas kapal angkatan laut KRI Imam Bonjol dalam kunjungan ke perairan Kepulauan Natuna (23/6). (EPA/Agus Suparto)

Rizal Rambli mengatakan ia akan meminta persetujuan kabinet bulan ini untuk merelokasi nelayan-nelayan dari Jawa ke Natuna.

Pemerintah ingin mengirimkan ratusan nelayan ke Kepulauan Natuna untuk menekankan kedaulatan atas wilayah-wilayah dekat Laut China Selatan yang juga diklaim oleh China.

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan kampanye yang belum pernah ada sebelumnya untuk meningkatkan penangkapan fasilitas-fasilitas penangkapan ikan, eksplorasi minyak dan pertahanan di sekitar kepulauan setelah serangkaian konfrontasi antara angkatan laut Indonesia dan kapal-kapal nelayan China.

"Kita sadar jika kita tidak melakukannya di sana akan ada banyak klaim yang mengganggu integritas wilayah Indonesia," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kepada wartawan, Rabu (13/7).

Pengumuman rencana itu muncul sehari setelah Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag menolak klaim historis China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan mengatakan negara itu telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dengan membahayakan kapal-kapal serta proyek-proyek penangkapan ikan dan minyak.

Indonesia tidak termasuk ke dalam sengketa luas atas klaim-klaim di Laut China Selatan dan tetap netral setelah keputusan pengadilan tersebut muncul, dengan menyerukan perdamaian dan stabilitas.

Namun Indonesia keberatan dengan langkah China memasukkan perairan sekitar Natuna dalam "sembilan garis putus-putus," demarkasi dalam peta China untuk menunjukkan klaimnya.

Rizal mengatakan ia akan meminta persetujuan kabinet bulan ini untuk merelokasi nelayan-nelayan dari Jawa ke Natuna.

Kapal nelayan kembali ke pantai di pesisir timur Pulau Natuna Besar. (Foto: Dok)

Kapal nelayan kembali ke pantai di pesisir timur Pulau Natuna Besar. (Foto: Dok)

Lewat rencana tersebut, pemerintah akan memindahkan sekitar 400 kapal kayu berbobot 30 ton atau lebih ke Natuna pada akhir Oktober. Para nelayan yang pergi ke sana bisa mendapat perumahan yang disubsidi, sementara pelabuhan, pasokan listrk dan internet di pulau itu akan diperbaiki.

Program itu diperkirakan akan meningkatkan penangkapan ikan di perairan Natuna dari 9,3 persen tingkat penangkapan yang berkelanjutan menjadi 40 persen dalam kurang dari setahun.

"Kita akan membangun tempat penyimpanan dingin di sana. Kita harap ini akan menjadi pasar ikan terbesar di Asia Tenggara," ujar Rizal.

Rizal mengatakan ia juga akan mengkaji konsesi-konsesi minyak dan gas di Natuna dan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang tidak mengembangkan blok mereka.

ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, dan PTT Exploration and Production adalah di antara perusahaan-perusahaan minyak asing yang memiliki saham di Natuna, yang memiliki cadangan gas yang belum tersentuh terbesar di dunia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, tidak ada yang menginginkan konflik di Laut China Selatan dan ia menyerukan semua pihak untuk menghindari ketegangan.

"Kita yakin jika semua pihak menghormati hukum internasional, maka akan lebih mudah untuk mencapai perdamaian dan stabilitas global dan regional," ujarnya kepada wartawan. [hd]

XS
SM
MD
LG